Lolos Rp 12 Miliar di APBD 2017, Walid Tetap Tolak Pembangunan Mesjid Terapung
https://www.metromini.info/2016/11/lolos-rp-12-miliar-di-apbd-2017-walid.html
 |
| Khalid Bin Walid. Foto: Agus Mawardy/Metromini |
Khalid Bin Walid, salah seorang Anggota DPRD Kota Bima mengatakan, rencana Pemerintah Kota Bima ingin membangun masjid terapung di Pantai Amahami dinilai kurang pas. Diakuinya, dirinya tidak menolak rencana pihak eksekutif dalam membangun rumah ibadah. Namun, jika uang rakyat miliaran rupiah dialokasikan untuk pembangunan masjid terapung itu sama saja pemborosan dan kegiatan ini adalah sia-sia semata.
Diakui anggota Badan Anggaran (Banggar) Legislatif itu, awalnya dalam DIPA Dinas PU, tidak secara jelas bahwa pembangunan mesjid terapung dialokasikan senilai Rp 20 miliar.
“Dalam DIPA diterangkan pembangunan rumah adat bukan masjid terapung yang nilai anggarannya Rp 20 miliar. Saat klinis bersama eksekutif, baru diketahui rumah adat yang dimaksud pihak eksekutif adalah mesjid terapung. Ketidaktransparanan ini apalagi nilai anggarannya yang cukup fantastis, saya dengan tegas menolak rancangan APBD 2017 ini. Walau saya di Banggar, saya tidak menandatangani pengesahan APBD 2017 ini dalam paripurna sore tadi,” tegas duta Partai Gerindra Kota Bima kepada metromini.co.id, Rabu (30/11/2016).
Dilanjutkannya, setelah melalui tahapan pembahasan APBD 2017. Nilai yang disepakati antara Banggar Legislatif dan Tim Anggaran dari eksekutif dalam pembangunan masjid terapung ini menjadi Rp 12 miliar.
“Pandangan saya, jika dilihat dari sisi manfaatnya, pembangunan rumah ibadah di wilayah Amahami tidak urgen dan bukan skala prioritas dalam mensejahterakan rakyat Kota Bima. Di sekitar kawasan itu, sudah banyak rumah ibadah yang ada. Ada masjid raya Kelurahan Dara, Mushola di belakang Kantor Koramil, ada juga Mushola Ulet jaya dan Mushola di Pasar Raya serta Mushola di Terminal Dara,” paparnya
Ditegaskannya, belasan miliaran untuk membangun masjid terapung, itu pemborosan. Kata dia, pembangunan masjid terapung bukan kebutuhan prioritas masyarakyat Kota Bima.
“Proyek ini hanya kepentingan segelintir orang saja,” sorot wakil rakyat asal Kecamatan Asakota itu.
Jika ingin membangun rumah ibadah, sambung Walid, masih banyak masjid atau mushola yang masih membutuhkan anggaran dari pemerintah. Seperti, masjid di Kelurahan Tanjung yang dijanjikan akan segera diselesaikan setelah pembangunan jalur dua di kawasan itu, yang kini keadaan pembangunannya masih terbengkalai.
“Jika Pemerintah Kota Bima memang ingin membangun rumah ibadah. Saya lebih sepakat kalau anggaran tersebut dialokasikan ke Mesjid Raya Al Muwahidin yang sudah belasan tahun pembangunannya tidak selesai dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah yang ada,” jelasnya
Di samping itu, Walid pun menawarkan program lain yang lebih prioritas dalam mensejahtarakan rakyat Kota Bima.
“Saya lebih sepakat, jika anggaran Rp 12 miliar dialokasikan untuk bantuan langsung ke masyarakat,” uajrnya.
Dijelaskannya, masyarakat kita banyak yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah, namun masih membutuhkan dukungan modal dalam mengembangkan usahanya.
“Saya lebih sepakat uang untuk masjid terapung ini, dialokasikan untuk bantuan modal usaha bagi masyarakat. Jika uang terebut dialokasikan untuk dukungan modal dalam mengembangkan usaha masyakarakat, jelas dampaknya akan meningkatkan taraf ekonomi kehidupan mereka,” tutup Walid di kediamannya di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.