Usaha Toko SMA Yes Berwatak Ala Preman
https://www.metromini.info/2016/12/usaha-toko-sma-yes-berwatak-ala-preman.html
 |
| Toko SMA Yes. Foto: Agus Mawardy/METROMINI |
KOTA BIMA – Keberadaan swalayan yang satu ini cukup menarik perhatian publik. Toserba (Toko Serba Ada) yang berada di Kelurahan Sarae dengan nama Toko SMA Yes, dari informasi yang dihimpun redaksi Metromini dipastikan belum mengurus ijin usaha.
Salah seorang pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang enggan menuangkan namanya mengaku, sudah dua tahun keberadaan Toko SMA Yes belum mengurus ijin usahanya. Pihaknya pun sudah berkali-kali menyurati, namun pihak Toko memang tidak ada i’tikad baik dalam hal ini.
“Kami sudah surati berkali-kali. Memang ibu bos Toko SMA Yes orangnya ngeyel,” ujar lelaki berstatus PNS yang tinggal di Rabadompu Barat itu kepada Metromini, Jum’at (30/12/2016) pagi tadi.
Baca juga:
Menanggapi masalah di atas. Ketua Umum Komite Pemantau Sosial dan Perpolitikan Indonesia (KPSPI), Kurniawan, S.Sos mengungkapkan, seharusnya keadaan ini harus ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Semestinya, sambung pria yang disapa Bung Iwan itu, Toko SMA Yes disegel dan ditutup operasi usahanya hingga Manajemen Toko SMA Yes mengurus legalitas usahanya dan menyempurnakan kewajiban-kewajiban usaha lainnya.
“Pembiaran ini akan melahirkan kecemburuan terhadap pegadang lainnya yang kerap ditarik retribusi dan penarikan lainnya oleh pemerintah. Masa Toko sekelas Toserba/Swalayan, belum punya ijin tapi usahanya sudah berjalan normal. Inikan aneh, semua usaha ijin dulu baru jalan usahanya. Masa sudah dua tahun beroperasi, ijin dan retribusi serta pajaknya nggak ada. Jangan sampai retribusinya malah masuk ke kantong oknum pejabat yang membeking usaha Toko SMA Yes. Pihak aparat harus menyelidiki dugaan ini, potensi pungli di sini sangat besar,” jelas pegiat anti korupsi tersebut, Jum’at (30/12/2016) malam ini via handphonenya.
Dikatakannya, penelusuran masalah dari kasus Toko SMA Yes yang sudah terkuak di muka publik harus dicek juga soal ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pajak-pajaknya. Bagi dia, Pemerintah Kota Bima seolah-olah ompong dan ngak ada taringnya menindak Toko SMA Yes ini. Ia menduga, jangan-jangan ada udang dibalik batu dan ada oknum yang bermain di sini.
“Keadaan ini sangat mencengangkan. Ini bukti bahwa pemerintah masih berada di bawah ketiak modal. Dan dugaan ada pejabat nakal dibalik langgengnya operasional Toko SMA Yes potensinya sangat besar. Ini perlu dibongkar. Dan selama ini jelas Toko SMA Yes telah melakukan usaha-usaha dalam bentuk illegal. Jika ada unsur pidananya, pihak penyidik harus menyeretnya ke kursi pesakitan. Jika ini melanggar Perda, maka Pemkot Bima harus segera menindaknya,” tegas pria asal Lingkungan Salama, Kota Bima itu.
Iwan menambahkan, Pemerintah Kota Bima dalam rangka memenuhi asas keadilan kepada pedagang lainnya yang telah ditarik retribusi harus menghentikan dan menyegel Toko ‘bengel’ tersebut. Penyegelan dan sanksi harus sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen atau regulasi perdagangan yang berlaku hingga ketentuan yang tertuan dalam Perda tentang perijinan di Kota Bima.
“Semua usaha harus ada ijinnya di depan baru beroperasi. Ibarat membawa kendaraan bermotor, kalau tidak ada SIM dan STNKnya, motornya ditilang hingga yang bersangkutan mampu menunjukan legalitas yang ada. Harusnya, kondisi ini berlaku sama dengan masalah yang ada pada Toko SMA Yes,” papar dia.
Ia pun berharap, di tengah musibah dan masa pemulihan pasca bencana. Pemerintah Kota Bima harus cerdas mengambil empati rakyat dan jangan biarkan masalah yang mengganggu asas keadillan umum seperti ini tidak segera teratasi secara dini.
“Ini saran kami wajib di dengar oleh Pemerintah. Jangan sampai rakyat yang membangun mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan mencari keadilan menurut versi mereka. Tentu kondisi ini harus menjadi pertimbangan mendasar untuk menutup operasional Toko SMA Yes sebelum melengkapi legalitas mulai dari oengecekan IMB, retribusi dan pajak usahanya selama dua tahun. Selain itu, sesegera mungkin pihak manajemen Toko SMA Yes mengurus SIUP, SITU, TDP dan HO serta ijin pergudangan,” sebutnya.
Ia mengakhiri, Pemerintah harus tegas. Jika tidak, pasti ada oknum yang telah bermain. Dan ini merupakan kesempatan bagi pemerintah dalam memperlihatkan ketegasan dan keadilan kepada Toko-toko yang nakal.
“Dan kepada manajemen Toko SMA Yes, kami ingatkan jangan berwatak preman jika ingin membangun usaha di Kota Bima,” tegas Kurniawan diakhir wawancaranya dengan Wartawan Metromini. (RED)
Salah seorang pegawai di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang enggan menuangkan namanya mengaku, sudah dua tahun keberadaan Toko SMA Yes belum mengurus ijin usahanya. Pihaknya pun sudah berkali-kali menyurati, namun pihak Toko memang tidak ada i’tikad baik dalam hal ini.
“Kami sudah surati berkali-kali. Memang ibu bos Toko SMA Yes orangnya ngeyel,” ujar lelaki berstatus PNS yang tinggal di Rabadompu Barat itu kepada Metromini, Jum’at (30/12/2016) pagi tadi.
Baca juga:
- Toko SMA Yes Harus Diberi Penalti
- Ternyata Toko SMA Yes “Bodong”
- KPSPI Desak Pemerintah Tindak Toko SMA Yes
- Toko SMA Yes, "Peras Korban Banjir" Bak Rentenir
Menanggapi masalah di atas. Ketua Umum Komite Pemantau Sosial dan Perpolitikan Indonesia (KPSPI), Kurniawan, S.Sos mengungkapkan, seharusnya keadaan ini harus ada tindakan tegas dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bima. Semestinya, sambung pria yang disapa Bung Iwan itu, Toko SMA Yes disegel dan ditutup operasi usahanya hingga Manajemen Toko SMA Yes mengurus legalitas usahanya dan menyempurnakan kewajiban-kewajiban usaha lainnya.
“Pembiaran ini akan melahirkan kecemburuan terhadap pegadang lainnya yang kerap ditarik retribusi dan penarikan lainnya oleh pemerintah. Masa Toko sekelas Toserba/Swalayan, belum punya ijin tapi usahanya sudah berjalan normal. Inikan aneh, semua usaha ijin dulu baru jalan usahanya. Masa sudah dua tahun beroperasi, ijin dan retribusi serta pajaknya nggak ada. Jangan sampai retribusinya malah masuk ke kantong oknum pejabat yang membeking usaha Toko SMA Yes. Pihak aparat harus menyelidiki dugaan ini, potensi pungli di sini sangat besar,” jelas pegiat anti korupsi tersebut, Jum’at (30/12/2016) malam ini via handphonenya.
Dikatakannya, penelusuran masalah dari kasus Toko SMA Yes yang sudah terkuak di muka publik harus dicek juga soal ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pajak-pajaknya. Bagi dia, Pemerintah Kota Bima seolah-olah ompong dan ngak ada taringnya menindak Toko SMA Yes ini. Ia menduga, jangan-jangan ada udang dibalik batu dan ada oknum yang bermain di sini.
“Keadaan ini sangat mencengangkan. Ini bukti bahwa pemerintah masih berada di bawah ketiak modal. Dan dugaan ada pejabat nakal dibalik langgengnya operasional Toko SMA Yes potensinya sangat besar. Ini perlu dibongkar. Dan selama ini jelas Toko SMA Yes telah melakukan usaha-usaha dalam bentuk illegal. Jika ada unsur pidananya, pihak penyidik harus menyeretnya ke kursi pesakitan. Jika ini melanggar Perda, maka Pemkot Bima harus segera menindaknya,” tegas pria asal Lingkungan Salama, Kota Bima itu.
Iwan menambahkan, Pemerintah Kota Bima dalam rangka memenuhi asas keadilan kepada pedagang lainnya yang telah ditarik retribusi harus menghentikan dan menyegel Toko ‘bengel’ tersebut. Penyegelan dan sanksi harus sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen atau regulasi perdagangan yang berlaku hingga ketentuan yang tertuan dalam Perda tentang perijinan di Kota Bima.
“Semua usaha harus ada ijinnya di depan baru beroperasi. Ibarat membawa kendaraan bermotor, kalau tidak ada SIM dan STNKnya, motornya ditilang hingga yang bersangkutan mampu menunjukan legalitas yang ada. Harusnya, kondisi ini berlaku sama dengan masalah yang ada pada Toko SMA Yes,” papar dia.
Ia pun berharap, di tengah musibah dan masa pemulihan pasca bencana. Pemerintah Kota Bima harus cerdas mengambil empati rakyat dan jangan biarkan masalah yang mengganggu asas keadillan umum seperti ini tidak segera teratasi secara dini.
“Ini saran kami wajib di dengar oleh Pemerintah. Jangan sampai rakyat yang membangun mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan mencari keadilan menurut versi mereka. Tentu kondisi ini harus menjadi pertimbangan mendasar untuk menutup operasional Toko SMA Yes sebelum melengkapi legalitas mulai dari oengecekan IMB, retribusi dan pajak usahanya selama dua tahun. Selain itu, sesegera mungkin pihak manajemen Toko SMA Yes mengurus SIUP, SITU, TDP dan HO serta ijin pergudangan,” sebutnya.
Ia mengakhiri, Pemerintah harus tegas. Jika tidak, pasti ada oknum yang telah bermain. Dan ini merupakan kesempatan bagi pemerintah dalam memperlihatkan ketegasan dan keadilan kepada Toko-toko yang nakal.
“Dan kepada manajemen Toko SMA Yes, kami ingatkan jangan berwatak preman jika ingin membangun usaha di Kota Bima,” tegas Kurniawan diakhir wawancaranya dengan Wartawan Metromini. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.