Soal Kasus Mobdin Pol PP Berlanjut ke Inspektorat
https://www.metromini.info/2017/02/soal-kasus-mobdin-pol-pp-berlanjut-ke.html
 |
| Mobil dinas milik Sat Pol PP ini yang menjadi masalah. Antara mantan pegawai dan mantan kasat saling melempar tanggung jawab atas dugaan pencairan dana perbaikan mobil yang sudah dicairkan. FOTO: Yaman Jaya/METROMINI |
KOTA BIMA – Perseteruan dan saling lempar tanggung jawab mengenai anggaran perbaikan mobil dinas (Mobdin) dari masa kepemimpinan Hj. Misbah dan Syarif Rustaman hingga kendaraan itu terbengkalai di salah satu bengkel di Wadu Mbolo.
Baca juga:
“Masalah anggaran perbaikan randin Pol PP yang dipolemikan di media sudah ditangani Inspektur,” ungkap Muhtar belum lama ini ke Metromini.
Sementara itu, publik pun menunggu tindakan Anggota DPRD Kota Bima, khususnya Komisi II yang berjanji akan menginvestigasi kasus tersebut.
Baca: Rencana Peran Legislator, Dibalik Kasus Randin Pol PP
“Sikap anggota DPRD Kota sebagai pengawas kinerja eksekutif sudah sangat tepat ketika ada pemberitaan di mass media langsung direspon. Ini penting agar tidak ada kekecewaan rakyat, yang kemudian menggelar aksi demonstrasi dan mencari hukum dengan caranya sendiri,” tutup Azwar, di sekretariat LMND Eks Kota Bima, di bilangan Kelurahan Rabangodu Selatan, Jum’at (10/2/2017). (RED)
Baca juga:
- Ronde Terkait, Syarif dan Noval Beda Keterangannya
- Babak Tambahan Polemik Mobdin Pol PP Versi Bendahara Kala itu
“Masalah anggaran perbaikan randin Pol PP yang dipolemikan di media sudah ditangani Inspektur,” ungkap Muhtar belum lama ini ke Metromini.
Sementara itu, publik pun menunggu tindakan Anggota DPRD Kota Bima, khususnya Komisi II yang berjanji akan menginvestigasi kasus tersebut.
Baca: Rencana Peran Legislator, Dibalik Kasus Randin Pol PP
Ketua LMND Kota Bima, Ajwar Anas mengatakan, seharusnya aset pemerintah yang dibeli dari uang rakyat harus diperhatikan layaknya milik sendiri. Terkait pernyataan salah seorang anggota DPRD Kota Bima yang akan menginvestigasi kasus tersebut, pihaknya masih menunggu langkah legislator itu.
“Sikap anggota DPRD Kota sebagai pengawas kinerja eksekutif sudah sangat tepat ketika ada pemberitaan di mass media langsung direspon. Ini penting agar tidak ada kekecewaan rakyat, yang kemudian menggelar aksi demonstrasi dan mencari hukum dengan caranya sendiri,” tutup Azwar, di sekretariat LMND Eks Kota Bima, di bilangan Kelurahan Rabangodu Selatan, Jum’at (10/2/2017). (RED)
Baca juga:
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.