Wakil Walikota Instruksikan Aparatur Pemkot Tegakkan Perda Penertiban Hewan

Wakil Walikota menggelar Rapat Koordinasi hari Jum’at (17/02) yang diikuti beberapa pejabat kepala dinas terkait soal penegakkan Perda  Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan. FOTO: HumasPro/PEMKOT BIMA


KOTA BIMA - Penertiban ternak menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bima. Dalam kegiatan penertiban dan penangkapan oleh Satpol PP pada Selasa (14/2/2017) lalu, sebanyak 53 ekor hewan ternak berhasil ditertibkan dan saat ini diamankan dalam pengendalian Dinas Pertanian dan Peternakan (Pertanak) Kota Bima.

Wakil Walikota H. A. Rahman H. Abidin, SE, telah menginstruksikan kepada instansi terkait untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Dalam Wilayah Kota Bima.

Pelaksanaan Perda tersebut memang belum optimal. Hal ini disampaikan Wakil Walikota pada Rapat Koordinasi hari Jum’at (17/2/2017) yang diikuti oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Bima Drs. Mukhtar, MH, Kepala Sat Pol PP Kota Bima Drs. Kaharudin, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bima Ir. Rini Indriati, dan Kabag Hukum Setda Kota Bima A. Wahab, SH.

Wakil Walikota menginstruksikan kepada Kabag Hukum dibantu oleh Sat Pol PP dan Dinas Pertanak Kota Bima, untuk segera menyusun langkah pembinaan kepada pemilik ternak yang hewan ternaknya terkena operasi non-yustisi oleh Sat Pol PP.

Jika pemilik ternak melepaskan ternak pada lokasi-lokasi publik di dalam Kota dan berbagai area lainnya yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan dan menimbulkan kerusakan dalam wilayah Kota Bima, dalam Perda Nomor 9 Tahun 2014 pasal 15 disebutkan bahwa pemilik hewan ternak tersebut disamping dikenai uang tebusan juga dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda sebesar Rp3 juta.

Baca juga: Halaman Masjid Agung Jadi Kandang Hewan Liar

Bagian Hukum, Sat Pol PP, Dinas Pertanak serta Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Bima diarahkan untuk lebih intens melakukan sosialisasi, baik secara langsung melalui pemerintah kecamatan maupun melalui media massa.

Wakil Walikota juga berharap masyarakat dapat berperan serta dengan melakukan pengawasan dan memberikan informasi sehingga dapat segera ditangani.

“Kita akan laksanakan sosialisasi bertahap di setiap Kecamatan agar ketentuan dalam Perda ini dipahami oleh masyarakat. Jangan sampai sudah ditindak, baru mau tertib,"tutup Wakil Walikota dalam rilis berita yang dibagikan Plt. Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Bima, Syahrial Nuryadin, S.IP, MM. (RED)

Post a Comment

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.

emo-but-icon

SPONSOR

join

FANSPAGE METROMINI

METROMINI VIDEO

Arsip Blog

Ikuti Tweet Metromini

item