Pemkot Keliru Maknai DSP dan DRR Soal Drainase

Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Sudirman DJ, SH dan Wakil Wali Kota Bima, H. A. Rahman, SE. FOTO: GOOGLE

KOTA BIMA - Dalam siaran pers yang disampaikan Bagian Humas dan protokoler setda Kota Bima, Wakil Wali Kota, H. A. Rahman, SE menyempatkan mensosialisasikan dana program rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab Rekon).

“Saya menyadari banyak pertanyaan dari masyarakat, khususnya mengenai program penataan drainase yang saat ini sedang dilaksanakan. Saya memohon maaf jika masyarakat merasa terganggu dengan proyek ini. Penataan drainase dan normalisasi sungai merupakan dua program prioritas yang menjadi arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mencegah banjir terjadi lagi," ungkap H. A. Rahman,  saat Pembukaan MTQ di Kelurahan Dara belum lama ini.
"Kita sendiri merasakan, sekarang cuaca masih tidak menentu. Tiga hari terakhir hujan turun deras seperti yang terjadi pada bulan Desember saat terjadinya banjir dulu. Waktu itu banjir terjadi karena jalannya air terganggu. Kita belajar dari pengalaman tersebut. Maka perbaikan drainase dan normalisasi sungai sangat mendesak untuk dilaksanakan. Terkait pengerjaannya yang sementara terhenti, ini karena kita statusnya menunggu anggaran dari pusat,” kata dia yang disebarkan dalam rilis pers Bagian Humas dan Protokoler setda Kota Bima.

Baca: Drainase di Jalan Negara Mulai Diperbaiki

Kata H. Man, sapaan akrabnya, Pemerintah Kota Bima tetap berupaya mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar perbaikan drainase ini bisa segera dilanjutkan. Harapan ini juga tidak mudah terpenuhi. Berdasarkan penjelasan Kepala BNPB saat Rakornas Penanggulangan Bencana di Yogyakarta bulan Februari lalu, pada bulan Januari dan Februari 2017 di seluruh daerah di Indonesia terjadi lebih kurang 300 bencana.

“Jadi anggaran dari pusat harus dibagi untuk ratusan daerah yang juga membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya berharap dukungan dan doa seluruh masyarakat agar pendekatan kita kepada BNPB dapat berjalan lancar dan dimudahkan,” katanya, yang dikutip Plt. Kabag HumasPro Setda Kota Bima, Syahrial Nuryaddin, S.IP, MM, dalam siaran persnya belum lama ini.

Pidato A. Rahman itu kemudian ditanggapi Ketua Komisi III DPRD Kota Bima, Sudirman DJ, SH. Kata dia, substansi persoalan drainase ini ada hal krusial yang perlu ditelisik. Kekhawatiran pimpinan DPRD Kota Bima untuk mengklarifikasi atau melakukan konsultasi ke BNPB patut dicurigai.

Dijelaskannya, awal kegiatan normalisasi normalisasi oleh Pemerintah Kota adalah keliru menerjemahkan konsep penggunaan dana tanggap darurat atau Dana Siap Pakai (DSP) yang nomenklaturnya hanya untuk bersih-bersih.

Dan pernyataan Wakil Wali Kota, A. Rahman yang sedang membutuhkan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (DRR) kepada BNPB, semakin membingungkan publik.

"Soal drainase yang di MoU oleh BPBD Kota Bima dan BNPB kemarin. Apa dana tanggap darurat atau rehab rekon sperti yang disampaikan dalam rilis pers humas tersebut," ujar dia.

Dijelaskannya, kalau rehap rekon, harusnya masuk di APBD-P 2017 dan jangan main tunjuk kontraktor sembarangan. Jika tanggap darurat, kata dia, bisa menunjuk kontraktor tapi pekerjaannya adalah bersih-bersih yaitu mengangkat sendimen lumpur dan sampah yang ada di drainase. Pekerjaan jenis ini yang bisa ditalangi oleh dana tanggap darurat di BNPB.

"Adapun penjelasan pihak Pemkot Bima, menurut saya itu pembenaran semata. Dan ini mulai membingungkan publik lagi. Anggaran drainase ini, dana rehab rekon atau tanggap darurat?," tanya anggota DPRD Kota Bima dua periode itu.

Baca: Kepala BPBD: Pekerjaan 'Drainase Siluman' itu Keliru

Selanjutnya, Sudirman kembali menegaskan keberadaan pekerjaan yang sedang dilakukan di drainase seperti di jalan Soekarno-Hatta dan Ir. Soetami. Pekerjaan tersebut bentuknya Rehab Rekon. Dan jika rehab rekon, kenapa tidak masuk di APBD?

"Dari mana anggaran rehabilitasi drainase yang sedang dikerjakan sekarang? Sedangkan yang dari BNPB itu katanya dana tanggap darurat dan MoU-nya sudah ada Rp13,1 miliar. Dan \saat pembongkaran drainase lalu, dari mana juga anggarannya? Ini belum jelas anggarannya, langsung main bongkar dan tunjuk kontraktor seenaknya," kata dia kembali menegaskan.

Mantan Calon Anggota DPD RI itu mengatakan, ada kekeliruan yang mendasar dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima. Perintah Kepala BNPB untuk menormalisasi drainase saat rapat penanggulangan bencana pasca banjir bandang lalu, harusnya, diteliti dan dikonsultasi kembali kepada BNPB.

"Jangan dibongkar drainase ini karena perintah lisan, Mas. Dan normalisasi yang diperintahkan itu normalisasi sungai atau drainase? Walau keadaan darurat, negara kita mengatur ketatanegaraan administrasi yang patut dijadikan dasar hukum program," tandasnya.

Ditegaskannya, pekerjaan drainase yang ada di Kota Bima dikerjakan dulu, sementara MoU-nya ditandatangani belakangan.

"Ini jelas keliru, harusnya MoU dulu, memastikan ada anggaran, baru pekerjaan dilakukan. Biar lebih paham arahan tehnis bentuk program dari BNPB untuk normalisasi drainase itu seperti apa?," pungkasnya.

Ia menilai, persoalan drainase ini masalahnya mendasar adalah kekeliruan aparatur Pemerintah Kota Bima (di bawah  kendali pasangan Qurma atau H. Qurais dan H. A. Rahman, Red) dalam menerjemahkan perintah lisan BNPB.

"Walau lisan itu jelas, tapi harus diperkuat oleh tulisan (Baca: MoU). Di mana-mana, pekerjaan baru dilakukan setelah adanya MoU. Jangan kerja dulu baru MoU. Perintah lisan dalam hukum administrasi negara tidak dikenal," ujar Sudirman sekaligus mengakhiri wawancaranya dengan Metromini via ponselnya, Rabu, 23 Maret 2017.

Di sisi lain, kembali mengutip pidato sambutan Wakil Wali Kota H. A. Rahman, dia berharap kondisi penanganan darurat pasca bencana dapat dipahami oleh masyarakat.

"Saya berharap kondisi ini dapat dipahami oleh semua masyarakat. Kita semua ingin seluruh drainase cepat diperbaiki, seluruh bangunan dan jalan yang rusak bisa dibangun kembali. Namun kembali lagi, kita memiliki banyak keterbatasan terutama dalam hal anggaran. Saat ini kita semua sedang diuji untuk bersabar," ujar dia diarena Pembukaan MTQ Kelurahan Dara lalu.

"Insha Allah Kota Bima akan pulih, namun membutuhkan waktu, perjuangan dan kesabaran kita semua. Untuk itu, mari kita bangun kebersamaan dan perbanyak berdoa. Jangan sampai energi kita justru dihabiskan untuk berselisih dan saling menyalahkan,” pesan Wakil Wali Kota, yang dikutip Plt. Kabag HumasPro Setda Kota Bima, Syahrial Nuryaddin, S.IP, MM, dalam siaran persnya. (RED)

Baca juga:

Related

Politik dan Hukum 8683815291759570493

Post a Comment

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.

emo-but-icon

 


SPONSOR

join

FANSPAGE METROMINI

METROMINI VIDEO

Arsip Blog

Ikuti Tweet Metromini

item