Pendidikan di Simpang Kebijakan

FACEBOOK/Taman Firdaus, M.Pd

Oleh : Taman Firdaus, M.Pd

Penulis adalah Guru SMAN 1 KOBI, Peneliti Sarau Institute dan Akademisi IAIM Bima

OPINI - Negeri ini seperti tak pernah kehilangan moment melewati hari tanpa simbol. Semua aspek penuh dengan simbol verbal yang dirayakan dengan seremoni meski diragukan makna dan simplikasi perubahan yang di citakan. Pendidikan yang seharusnya bebas dari simbol formal namun justeru kadang terjebak juga dengan ritual kenegaraan yang tidak terlalu substantif. Di satu sisi memang, peringatan hardiknas yang jatuh pada tanggal 2 Mei setiap tahunnya dapat dijadikan sebagai medium refleksi nasional terhadap capaian tujuan pendidikan nasional yang menjadi cita bersama baik secara yuridis konstitusional maupun filosofis kultural. Namun, pada bagian lain refleksi yang di harapkan tidak lebih dari sekedar keinginan yang menggantung terabaikan oleh sistem yang melemahkan.

Sebut saja, berbagai program yang bersembunyi di balik proyek memanusiakan manusia seringkali di launcing dengan latar pendidikan kritis, namun justeru negeri ini seakan tidak mampu keluar dan menemukan makna pendidikan yang substantif. Terlihat dengan jelas, bagaimana masih muncul diskresi yang menganga dalam hal mutu pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memenuhi standar mutu, ketersediaan Sumber Daya Guru yang proporsional baik dari sisi mutu dan kuantitas yang masih belum dipikirkan secara serius. Belum lagi daya dukung akses informasi dan ketersediaan regulasi yang masih tumpang tindih menjadi kendala lain pendidikan di negeri ini belum mampu mencapai tujuan yang di lembagakan secara konstitusional dan yang hidup di akar rumput sebagai platform sosial yang mengontrol setiap tahap pencapaian.

Ilustrasi. GOOGLE/www.issuu.com

Di sisi yang hampir sama, di beberapa daerah terdapat kebijakan yang mendistorsi substansi pendidikan itu sendiri. Sering pendidikan berada dalam arus politik, di kebiri dan di jadikan sebagai segmen perebutan kekuasaan. Pendidikan dengan berbagai elemen di dalamnya tersubordinasi oleh syahwat kekuasaan baik dari patahana maupun kompetitor baru. Mereka menjadi inferior menanti dengan kehampaan sehingga problem mutu menjadi anak tiri "tak tersentuh" dan bahkan terlupakan secara organik. Belum lagi fenomena maraknya praktek penyimpangan anggaran dengan berbagai sisi kelam dan setting yang melingkupi nya menambah deretan panjang potret pilu pendidikan negeri ini. Pengangguran terdidik tiap tahun meningkat seiring ketidak berdayaan pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru bagi luaran pendidikan.

Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri ada capaian yang terlhat jelas seperti semakin membaiknya kesejahteraan guru meski masih terdapat pro kontra yang mewarnainya. Kurikulum pendidikan yang mulai menemukan bentuk namun masih kehilangan arah dalam implementasi nya. Tersedianya berbagai program peningkatan mutu SDM meski belum mampu menyentuh dan merata sesuai dengan kebutuhan. Alokasi anggaran yang telah memenuhi amanah konstitusi meski masih di ragukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya dan berbagai capaian lain yang ke depan mesti terus di optimalkan sehingga pendidikan betul betul kan menjadi kreator negeri yang merubah dan memanusiakan anak negeri secara kultural dan sistemik.

Baca: Pemuda dan Mahasiswa Harus Bangkit

Guna mengatasi hal di atas, paling tidak menurut hemat penulis ada beberapa hal mendesak yang mesti dilakukan oleh pemerintah untuk pendidikan negeri ini, pertama mendorong penguatan pendidikan kejuruan yang berbasis pada permintaan pasar. Sehingga, mengurangi resiko lahirnya pengangguran terdidik pada seluruh segment pendidikan. 

Baca: Ajakan Presiden Memisahkan Agama dan Politik Bisa Timbulkan Kesalahpahaman

Penguatan ini pula perlu di barengi dengan restrukturisasi kurikulum yang berbasis pada kemampuan, kompetensi dan unjuk kerja bukan pada kawasan pengetahuan ansih, tentu dengan tidak menanggalkan esensi dari tujuan pendidikan nasional yang hendak mewujudkan warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME. Kedua, yakni mendorong deseminasi hasil penelitian pendidikan secara nyata. Sehingga tidak menjadi kumuh dalam lapak pemikiran para akademisi, namun berakar dalam ranah praktek dan peningkatan mutu pendidikan.

Baca: Menggugat Nalar Bahwa Teroris Pasti Muslim

Ketiga, mendorong munculnya pendidikan yang mendasarkankan pada kearifan lokal sehingga pendidikan tidak kehilangan entitas dan keluhuran nilai yang membangun nya. Di sinilah, karakter yang dikuatkan dan ditumbuh kembangkan mesti berdimensi lokal dan berkarakter nasional. Artinya, disini nilai dan karakter nasional merupakan simpul yang menyatukan dalam kontek kebangsaan sementara kearifan lokal mesti ditempatkan sebagai simpul yang memperkaya khasanah nilai nasional.

Sehingga, pendidikan menjadi inkubator yang menyatukan dan menemukan titik mediasi dalam hal penumbuhan karakter yang berdimensi nasional tanpa meninggalkan kearifan masing masing daerah. Yang terakhir yakni, penguatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Pendidikan bukan masalah pemerintah, namun menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab semua. Pendidikan tidak akan mampu membangun sistem dan tatanan sosial yang unggul. ***

Selamat Hardiknas, 2 Mei 2017.

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn