Menakar Gerakan Aksi Dugaan Korupsi Pengadaan Bibit Bawang Merah Rp46 M di KPK
https://www.metromini.info/2017/05/menakar-gerakan-aksi-dugaan-korupsi.html
 |
| Demosntrasi BOM-BJ di halaman gedung KPK, dalam mengawal laporan kasus pengadaan bibit bawang merah di Pemkab Bima, Jum'at (28/4/2017). METROMINI/Dok |
Oleh: Syarifudin (Syarif Alkisah)
OPINI - Aksi demonstrasi Barisan Oposisi Mahasiswa Bima Jakarta (BOM-BJ) setiap Jum'at di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa orang penting seperti Hj. Indah Dayamayanti Putri (IDP) selaku Bupati Bima, Mantan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dispertapa) Kabupaten bBima Ir. M. Tayeb dan Dirjen Holtikultural di Kementan TI.
Mereka adalah kalangan yang diadukan ke KPK dalam pengadaan bibit bawang merah tahun anggaran 2016 di Kabupaten Bima dengan nilai anggaran Rp46 miliar. Dibalik aksi gerakan BOM-BJ dapat dimaknai dengan ragam penafsiran.
Sebelum menafsirkan lebih jauh, gerakan mahasiswa Bima Jakarta yang terorganisir dalam BOM-BJ tersebut harus terlebih dahulu ditegaskan sebagai sebuah gerakan moral atau sebagai aksi sadar bersama mengawal dan menjaga tanah asal/kelahiran dari bahaya laten korupsi.
Untuk menafsir makna ini, baiknya penulis menjelajahi terlebih dahulu kondisi objektif yang dapat dimengerti bersama dari gerakan ini.
Pertama, karena aksi demonstrasi tersebut sangat terlihat sebagai gerakan tanpa kompromi, yaitu sebuah gerakan yang bertujuan menuntaskan masalah korupsi. Maka dengan kata lain dapat dipahami sebagai gerakan mengakhiri kepemimpinan IDP sebagai bupati.
Kedua, katakanlah gerakan Bom BJ sampai pada penetapan IDP sebagai tersangka oleh KPK, yang terjadi, wakil (Dahlan) secara otomatis akan menggantikan IDP. Ini selaras dengan aturan yang berlaku.
BOM BJ Bidik Bupati Melalui KPK
Kasus bibit bawang merah pintu BOM-BJ untuk bidik Bupati Kabupaten Bima agar terjerat secara hukum atas pengadaan bibit bawang merah yang tidak sesuai mekanisme Badan Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) sehingga banyak di temukan di lapangan bibit tidak sesuai dengan spek maka tidak heran bibit bawang banyak yang busuk.
Demonstrasi di depan KPK terkait kasus bibit bawang merah merupakan upaya bidik pemerintah agar lebih teliti dan penuh kehati-hatian dalam mengelola anggaran. Namun realita pengadaan bibit bawang merah tahun 2016 lalu banyak masalah dugaan korupsi oleh Pemerintah Kabupaten Bima mengundang animo masyarakat Kabupaten Bima khususnya mahasiswa bima yang ada di Jakarta melakukan demonstrasi.
Demonstrasi dengan desakkan serta yel yel tangkap Bupati Bima, mantan Kadis Dinas Pertanian dan Dirjen Holtikultural Kementan RI adalah sikap tegas BOM BJ untuk memberitahu kepada KPK terkait persoalan korupsi bibit bawang merah. Ini merupakan langkah yang perlu didukung bersama untuk membersihkan Pemerintah Kabupaten Bima dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Siapa yang Diuntungkan?
Pertanyaan di atas penulis tidak bisa memberikan jawaban, karena yang bisa menentukan siapa yang paling diuntungkan dalam aksi jum'atan di depan KPK hanya pada teman-teman yang demonstrasi dan komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa menjawab pertanyaan di atas.
Kemenangan itu bisa dari para pendemo melalui kinerja KPK, jika Bupati ditetapkan sebagai tersangka. Jika Bupati ditetapkan sebagai tersangka tentu Bupati akan diproses secara hukum yang bila dalam proses hukum hingga inkrah/final, maka bisa jadi Bupati harus melepaskan posisinya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bima.
Intinya, akan pihak yang diuntungkan dalam aksi gerakan BOM BJ ketika Bupati di tetapkan sebagai tersangka, dan atau jika status hukumnya final serta memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kondisi ini tentu akan melahirkan pergeseran kekuasaan yang ada di Kabupaten Bima. ***
Jakarta, 04 Mei 2017
Penulis adalah Ketua Umum KMBJ (Komunitas Mahasiswa Bima Jakarta) saat ini.
OPINI - Aksi demonstrasi Barisan Oposisi Mahasiswa Bima Jakarta (BOM-BJ) setiap Jum'at di depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan beberapa orang penting seperti Hj. Indah Dayamayanti Putri (IDP) selaku Bupati Bima, Mantan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (Dispertapa) Kabupaten bBima Ir. M. Tayeb dan Dirjen Holtikultural di Kementan TI.
 |
| Syarifudin, Ketua Umum KMBJ. FACEBOOK/Syarif Alkisah |
Sebelum menafsirkan lebih jauh, gerakan mahasiswa Bima Jakarta yang terorganisir dalam BOM-BJ tersebut harus terlebih dahulu ditegaskan sebagai sebuah gerakan moral atau sebagai aksi sadar bersama mengawal dan menjaga tanah asal/kelahiran dari bahaya laten korupsi.
Untuk menafsir makna ini, baiknya penulis menjelajahi terlebih dahulu kondisi objektif yang dapat dimengerti bersama dari gerakan ini.
Pertama, karena aksi demonstrasi tersebut sangat terlihat sebagai gerakan tanpa kompromi, yaitu sebuah gerakan yang bertujuan menuntaskan masalah korupsi. Maka dengan kata lain dapat dipahami sebagai gerakan mengakhiri kepemimpinan IDP sebagai bupati.
Kedua, katakanlah gerakan Bom BJ sampai pada penetapan IDP sebagai tersangka oleh KPK, yang terjadi, wakil (Dahlan) secara otomatis akan menggantikan IDP. Ini selaras dengan aturan yang berlaku.
BOM BJ Bidik Bupati Melalui KPK
Kasus bibit bawang merah pintu BOM-BJ untuk bidik Bupati Kabupaten Bima agar terjerat secara hukum atas pengadaan bibit bawang merah yang tidak sesuai mekanisme Badan Pengawas dan Sertifikasi Benih (BPSB) sehingga banyak di temukan di lapangan bibit tidak sesuai dengan spek maka tidak heran bibit bawang banyak yang busuk.
Demonstrasi di depan KPK terkait kasus bibit bawang merah merupakan upaya bidik pemerintah agar lebih teliti dan penuh kehati-hatian dalam mengelola anggaran. Namun realita pengadaan bibit bawang merah tahun 2016 lalu banyak masalah dugaan korupsi oleh Pemerintah Kabupaten Bima mengundang animo masyarakat Kabupaten Bima khususnya mahasiswa bima yang ada di Jakarta melakukan demonstrasi.
Demonstrasi dengan desakkan serta yel yel tangkap Bupati Bima, mantan Kadis Dinas Pertanian dan Dirjen Holtikultural Kementan RI adalah sikap tegas BOM BJ untuk memberitahu kepada KPK terkait persoalan korupsi bibit bawang merah. Ini merupakan langkah yang perlu didukung bersama untuk membersihkan Pemerintah Kabupaten Bima dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Siapa yang Diuntungkan?
Pertanyaan di atas penulis tidak bisa memberikan jawaban, karena yang bisa menentukan siapa yang paling diuntungkan dalam aksi jum'atan di depan KPK hanya pada teman-teman yang demonstrasi dan komisi Pemberantasan Korupsi yang bisa menjawab pertanyaan di atas.
Kemenangan itu bisa dari para pendemo melalui kinerja KPK, jika Bupati ditetapkan sebagai tersangka. Jika Bupati ditetapkan sebagai tersangka tentu Bupati akan diproses secara hukum yang bila dalam proses hukum hingga inkrah/final, maka bisa jadi Bupati harus melepaskan posisinya sebagai orang nomor satu di Kabupaten Bima.
Intinya, akan pihak yang diuntungkan dalam aksi gerakan BOM BJ ketika Bupati di tetapkan sebagai tersangka, dan atau jika status hukumnya final serta memiliki kekuatan hukum yang tetap. Kondisi ini tentu akan melahirkan pergeseran kekuasaan yang ada di Kabupaten Bima. ***
Jakarta, 04 Mei 2017
Penulis adalah Ketua Umum KMBJ (Komunitas Mahasiswa Bima Jakarta) saat ini.
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.