PRD Minta DPRD Kabupaten Dompu Bentuk Pansus Kasus Kerusakan Hutan
https://www.metromini.info/2019/02/prd-minta-dprd-kabupaten-dompu-bentuk.html
 |
| Proses audensi yang digelar PRD dengan Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Kamis, 7 Februari 2019. METROMINI/Dok |
KABUPATEM DOMPU - Setelah memberikan laporannya di Mapolda NTB terkait dengan kerusakan hutan dengan terlapor Bupati Dompu. Kali ini, pengurus Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kabupaten Dompu mengelar audensi dengan anggota DPRD Kabupaten Bima, Ihwayudin Ak dari Fraksi PAN dan Muhammad Iksan, S.Sos dari Fraksi Nasdem dalam membahas pembentukan Panitia Khusus (Pansus), Kamis (7/2/2019) pagi.
Menurut pengurus PRD Dompu, Sarif Bim Bima mengatakan, dalam pembahasan bersama anggota DPRD Kabupaten Dompu masih seputaran pembahasan tentang penindaklanjutan atas persoalan kerusakan hutan di sejumlah wilayah Kabupaten Dompu yang sudah dilaporkan di Polda NTB, pada tanggal 25 Januari 2019 lalu.
Ia mengungkapkan, kerusakan kawasan hutan negara di Kabupaten Dompu sekitar 96,195 hektar. Dan total kawasan hutan yang rusak seluas 139,892,94 meter persegi.
Ia menjelaskan, dalam pemanfaatan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dengan pertimbangan fungsi ekonomi sosial dan budaya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak anggota DPRD segera mengeluarkan rekomendasi dan membentuk Pansus untuk mengawal dan mengontrol maslaah kerusakan hutan ini,
"Setelah laporan di Polda dimasukkan. Penting untuk dikawal dalam proses yang ada di tingkat legislatif untuk dibentuknya Pansus dalam masalah kerusakan hutan di Dompu," kata Bimbim.
Menurutnya, tujuan dibuatkan Pansus agar dapat mengungkap aktor intelektual yang diduga telah sengaja menyuruh, mengajak serta mengorganisir masyarakat hingga menguasai wilayah hutan secara tidak sah untuk kepentingan tertentu.
"Selain proses politik yang ada di DPRD, Dalam penanganannya dalam proses hukum kasus ini, Kami meminta Kapolda NTB untuk menangani secara serius laporan kami tersebut,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Dompu, Ihwayudin menyatakan, sehubungan adanya kerusakan hutan, pihaknya tetap serius menanggapi masalah ini. Dan hal ini akan dibahas dalam rapat bersama dengan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Dompu lainnya.
“Kami akan melakukan pengawasan secara seksama dan akan mengusulkan dalam rapat terkait pembentukan Tim Pansus,” ujarnya.
Anggota DPRD Kabupaten Dompu lainnya, Muhammad Iksan, S.Sos bernada yang sama dan mengisyaratkan pihak legislatif akan melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan kerusakan hutan ini.
“Kami pun sepakat untuk mengusulkan pembentuan Pansus dalam masalah kerusakan hutan yang ada di Dompu. Memang perlu dilakukan upaya pengendalian dan pencegahan terhadap pengerusakan hutan yang ada selama ini," tandas dia, dikutip dari sebuah media online. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.