Karena Ponakan Meninggal, Sekda Tak Penuhi Undangan Komisi I

PM-SALAM menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BKD dan Diklat Kabupaten Bima, Rabu (22/2/2017). FOTO: Agus Mawardy/METROMINI

KABUPATEN BIMA - Pelaksanaan seleksi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Bidang Kesehatan Kabupaten Bima masih menyisahkan masalah. Kendati, pengumuman kelulusan itu sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

Sebelumnya, Komisi I DPRD yang diketuai Sulaiman MT pun melayangkan panggilan. Agenda meminta klarifikasi kepada panitia seleksi PTT yang diketuai Drs. H. Taufik HAK selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Bima.

Dalam dua kali panggilan, hanya Drs. H. Abdul Wahab (Kepala BKD dan Diklat Kab. Bima) yang hadir yang ditemani beberapa staf dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bima. Sementara Ketua dan Wakil Panitia PTT yang merupakan Asisten III Setda Kabupaten Bima tidak hadir dalam panggilan beberapa waktu yang lalu itu.

Akibatnya, Komisi I tersinggung dengan respon eksekutif tersebut. Sulaiman MT pun dengan tegas mengatakan menolak perwakilan panitia.

"Kami menolak kehadiran mereka. Sekarang kami membutuhkan kehadiran langsung dari Bupati dan Wakil Bupati yang hadir dalam pertemuan selanjutnya. Kerena mereka termasuk bagian dari panitia," tegas politisi Partai Gerindra ini, Kamis, 9 Maret 2107.

Respon eksekutif tersebut menyisahkan tanda tanya bagi Sulaiman MT. Jangan-jangan memang, ada masalah dibalik penyelenggaraan seleksi PTT ini.

"Kalau tidak hadir, berarti ada ketakutan. Kalau takut, berarti ada masalah," yakinnya.

Kekecewaan Sulaiman MT disambut Kepala BKD, H. Abdul Wahab. Dia bahkan menegaskan, akan mengabaikan panggilan Komisi I jika pada panggilan selanjutnya masih dicuekin ketua dan wakil ketua panitia.

Dirinya merasa tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Sebab, pada panggilan pertama dia sudah menjelaskan semuannya secara detail. Tentu saja apa yang dia ketahui.

"Saya sudah menjelaskan semuannya. Tidak perlu lagi saya menjelaskan yang sama lagi," tegasnya.

"Saya katakan ke DPRD, kalau ketua panitian tidak mau hadir. Saya juga tidak akan hadir. Karena saya sudah jelaskan apa yang saya ketahui," lanjut mantan Asisten I Setda Kabupaten Bima ini.

Yang ditanyakan Komisi I, seputar soal prosedur pelaksanaan. Kenapa harus diserahkan atau diganden pihak ketiga dalam penyelenggaraannya. Termasuk menanggapi isu ada rekayasa Surat Keterangan Kerja (STR) palsu.

Oknum ASN yang diduga membuat gaduh dalam penyelengaraan seleksi PTT. Karena digosipkan, menerima tawaran untuk membuat STR palsu. Kini oknum tersebut sudah dilirik pihak inspektorat.

Wahab mengaku akan menindak tegas ASN yang diduga bermain "api" tersebut. Tentu saja berdasarkan hasil pemeriksaan dari inspektorat.

Namun wahab mencium, oknum ASN tidak bermain sendiri. Karena tercium informasi, oknum tersebut siduga nekat karena ada pesanan dari para calon peserta.

"Kalau memang merasa ditipu, harusnya dilaporkan. Inikan mereka (Pemesan, Red) tahu dari awal. Jangan-jangan ada konspirasi," dugannya.

Memastikan benar tindakannya oknum ASN itu berulah. Pihak Inspektorat Kabupaten Bima sudah membentuk tim investigasi.

"Saya sudah bentuk tim investigasi untuk mendalami kasus ini," Kata Kepala Inspektorat Kabupaten Bima, Dra. H. Ridwan.

Namun belum diketahui sampai di mana tim itu bergerak. Pasalnya, H Ridwan tidak mengungkapnya secara jelas.

"Tim masih bekerja. Tunggu dulu ya," ujarnya.

Senada dengan Inspektur, Menurut Ketua Panitia Seleksi, Drs. h. Taufik (Sekda Kab. Bima) Jika memang terbukti masih ada peserta PTT yang lulus seleksi menggunakan STR palsu. Maka sebaiknya, peserta jangan terlelap. Sebab, sanksinya bisa hingga pembatalan kelulusan.

"Kalau masih ada yang pakai STR palsu, kami tidak akan tetapkan," tegas H. Taufik, di Kantor Bupati Bima, Kamis, 9 Maret 2017.

Kata dia, proses pemeriksaan ada STR palsu atau tidak, akan berlanjut pada pemberkasan terakhir bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi. Jika kedapatan, nasib peserta itu sangat tragis. Namanya akan dicoret sebagai calon tenaga PTT.

"Kalau ada yang lulus menggunakan STR palsu, kelulusannya akan dibatalkan," tegasnya.

Namun dulu saat seleksi, pihaknya telah melakukan verifikasi dengan teliti. Sebab laporan terakhir yang dia terima dari tim verifikasi, persyaratan termasuk STR dilihat secara detail.

"Saat laporan terakhir, tim membacakan satu-satu STR. Mana STR yang palsu mana yang tidak," paparnya.

Sebab, dari ribuan peserta yang mendaftar, ratusan yang tidak diluluskan. Artinya kata dia, panitia telah menverifikasi dengan seksama.

Pemanggilan komisi I, menurut dia, dalam rangka menjelaskan masalah ada. Tentu saja mencocokkan temuan dengan kenyataan yang dipegang panitia.

"Menurut panitia, secara tekhnisnya sudah selesai. Namun menurut dewan, ada STR palsu. Kita akan lihat, palsunya di mana," jelasnya.

Ketidakhadirannya dalam panggilan Komisi I bukan disengaja. Namun pada dasarnya, panitia telah hadir, karena diwakili Kepala BKD yang juga masuk dalam struktur panitia.

"Bukan panitia tidak hadir. Kan ada kepala BKD yang datang. Saya memang tidak bisa datang, karena ada keponakan yang meninggal," jelasnya.

Seperti apa ujung seleksi PTT ini, masih belum ada titik terang. Tapi mudah-mudahan ada hasil yang jelas agar kasus ini terungkap. (RED)

Related

Pemerintahan 4481416285497619597

Post a Comment

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.

emo-but-icon

SPONSOR

join

FANSPAGE METROMINI

METROMINI VIDEO

Arsip Blog

Ikuti Tweet Metromini

item