KPR Nilai Pemda 'Buta' Soal Anggaran Pendidikan di Daerah
https://www.metromini.info/2017/05/kpr-nilai-pemda-soal-anggaran.html
 |
| Aksi KPR di momen May Day dan Hardiknas di Kota Bima, Selasa, 2 Mei 2017. METROMINI/Agus Mawardy |
KOTA BIMA - Komite perjuangan Rakyat (KPR) Bima turun ke jalan, menggelar aksi memeringati May Day (Hari Buruh se-Dunia) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Selasa, 2 Mei 2017. Dalam aksinya KPR mengusung isu mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk ikut andil memperjuangkan anggaran subsidi pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang minimal 20% dari APBD.
Baca: Demonstrasi GEMPITA, Aksi Perdana di Kantor Bupati Bima yang Baru
Koordinator Aksi, Aden dalam orasinya menilai Pemerintah Daerah saat ini dinilai "buta". Anggaran subsidi pendidikan yang selama ini digaungkan sangat minim dan hanya bersandar pada DAK pusat dalam menunjang kebutuhan perbaikan mutu dan kualitas pendidikan di daerah.
"Anggaran subsidi melalui APBD tidak terealisasi sebagaimana ketentuan undang undang yang nilai representasinya harus 20% dari total anggaran. Nihilnya subsidi pendidikan dari anggaran daerah cermin dari minimnya pemahaman pejabat pada level daerah dan menunjukkan kualitas kinerja perangkat negara di daerah yang tidak mengerti amanat Undang-undang pendidikan," jelas dia, Selasa, 2 Mei 2017.
Di samping itu, dalam situasi Nasional saat ini, seluruh buruh pada momentum May Day (1 Mei) ikut berperan serta dalam memperjuangkan nasib dan kesejahteraannya. Semesting, kata Aden, Pemerintah harus berpihak pada nasib buruh.
"Selain isu anggaran pendidikan di daerah yang lemah dan pejabat daerah yang 'buta' dalam politik anggaran di bidang pendidikan. Nasib buruh pun harus dilihat oleh Negara di berbagai daerah yang harus dibuatkan regulasi yang lebih mensejahterakan," pungkas Mahasiswa STIKP Bima ini
Baca: Hardiknas 2017, Ini Pernyataan Sikap Ketum LMND
Untuk itu, pihaknya mendesak Pemerintah melalui Wali Kota Bima untuk segera membentuk Perda khusus bagi dunia pendidikan.
"Dan khusus di Kota Bima, Pemerintah Kota Bima harus membentuk Peraturan Daerah (Perda) khusus di bidang Pendidikan," teriak Aden dengan lantangnya saat orasi melintasi depan kantor Wali Kota Bima. (RED)
Baca: Demonstrasi GEMPITA, Aksi Perdana di Kantor Bupati Bima yang Baru
Koordinator Aksi, Aden dalam orasinya menilai Pemerintah Daerah saat ini dinilai "buta". Anggaran subsidi pendidikan yang selama ini digaungkan sangat minim dan hanya bersandar pada DAK pusat dalam menunjang kebutuhan perbaikan mutu dan kualitas pendidikan di daerah.
"Anggaran subsidi melalui APBD tidak terealisasi sebagaimana ketentuan undang undang yang nilai representasinya harus 20% dari total anggaran. Nihilnya subsidi pendidikan dari anggaran daerah cermin dari minimnya pemahaman pejabat pada level daerah dan menunjukkan kualitas kinerja perangkat negara di daerah yang tidak mengerti amanat Undang-undang pendidikan," jelas dia, Selasa, 2 Mei 2017.
Di samping itu, dalam situasi Nasional saat ini, seluruh buruh pada momentum May Day (1 Mei) ikut berperan serta dalam memperjuangkan nasib dan kesejahteraannya. Semesting, kata Aden, Pemerintah harus berpihak pada nasib buruh.
"Selain isu anggaran pendidikan di daerah yang lemah dan pejabat daerah yang 'buta' dalam politik anggaran di bidang pendidikan. Nasib buruh pun harus dilihat oleh Negara di berbagai daerah yang harus dibuatkan regulasi yang lebih mensejahterakan," pungkas Mahasiswa STIKP Bima ini
Baca: Hardiknas 2017, Ini Pernyataan Sikap Ketum LMND
Untuk itu, pihaknya mendesak Pemerintah melalui Wali Kota Bima untuk segera membentuk Perda khusus bagi dunia pendidikan.
"Dan khusus di Kota Bima, Pemerintah Kota Bima harus membentuk Peraturan Daerah (Perda) khusus di bidang Pendidikan," teriak Aden dengan lantangnya saat orasi melintasi depan kantor Wali Kota Bima. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.