Dua Tahun Proposal Tanah Kuburan Tak Ada Realisasinya di Dompu, Warga Blokir Jalan

Aksi pemblokiran jalan yang berlangsung di Desa Manggenae, Kabupaten Dompu, Selasa, 3 Mei 2022. (METROmini/Agus Gunawan)

KABUPATEN DOMPU - Warga Desa Mangge Na'e, Kabupaten Dompu melakukan aksi pemblokiran jalan lintas Bima - Dompu di wilayahnya, Selasa, 3 Mei 2022. Aksi yang berlangsung selama dua jam lamanya. Membuat kemacetan parah di Dompu. 

Korlap aksi Amiruddin mengatakan, aksi yang dilakukan warga karena mendesak Pemerintah Kabupaten Dompu untuk segera memperhatikan tanah kuburan bagi kehidupan warga di Desa Manggenae.

"Pemerintah Kabupaten Dompu harus memiliki itikad baik dalam persoalan tanah kuburan di Manggenae, khusunya di Dusun Karaku," ujar Amiruddin, Selasa (03/05/2022).

Menurutnya, masalah tanah kuburan ini sudah lama dipersoalkan oleh warga. Kata dia, selama ini sikap Bupati dan jajarannya sangat apatis dengan masalah yang dialami warga di Dusun Karuku.

Ia menjelaskan, permasalahan tanah kuburan sudah lama disuarakan bahkan sudah dimasukkan proposal ke pemerintah daerah. Dan selama ini, setiap ada warga yang meninggal dan hendak dikuburkan pihak keluarga harus mengeluarkan uang pribadi untuk membayar tanah yang menjadi tempat pemakaman di Manggenae. Karena statusnya bukan lahan milik pemerintah, tapi milik warga.

Kata dia, selama ini setiap warga yang meninggal selalu ditolak oleh pemilik tempat perkuburan yang ada di Dusun Karuku. 

"Terhitung, hampir 11 orang yang meninggal dan harus membayar ke pemilik lahan baru bisa dilanjutkan proses pemakaman. Biaya yang ditarik tarifnya Rp1 juta untuk sekali pemakaman," kata Amirudin.

Menurutnya, persoalan tanah kuburan sudah disampaikan langsung ke Bupati Dompu bahkan Gubernur NTB. Ia mendesak agar Bupati Dompu harus segera menindaklanjuti keluhan warga ini. Pemerintah harus segera mencarikan solusi dan langkah yang tepat untuk kepentingan prosesi pemakaman di Desa Manggenae agar terbebas dari biaya pemakaman atau biaya lahan kuburan.

"Urusan ini, kami mendesak Pak Bupati untuk segera mencari solusinya. Tidak ada yang tawar-menawar lagi dan harus segera ditindak lanjuti," tegasnya. 

Ia pun meminta Pemdes Manggenae segara melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) agar secepat mungkin bisa membebaskan lahan yang berstatus hak milik pemerintah dan diperuntukkan untuk tempat pemakaman warga di Desa Manggenae. 

"Kami meminta Pemdes Manggenae agar segera melakukan upaya membangun komunikasi dengan Pemda. Agar  pembebasan lahan untuk tempat pemakaman di desa kami segera diadakan oleh pemerintah," pintanya.

Sementara itu, Kades Manggenae Ikraman mengaku pihaknya sejauh ini sudah maksimal melakukan pendekatan dan komunikasi dengan Pemda Dompu dan Pemrov NTB.

"Sebenarnya kami sudah mengajukan proposal pembebasan lahan kuburan dua tahun lalu. Namun sampai saat ini belum ada respon dari Pemda dan Pemrov selaku pihak yang punya wewenang," kata Kades Ikraman di lokasi aksi.

Kades menjelaskan, pihaknya bisa saja melakukan upaya pembebasan lahan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun, saat ini tidak dilakukannya sebab tanah yang rencana untuk dibebaskan itu belum memiliki sertipikat. 

"Dan untuk tanah yang rencananya ingin dibebaskan. Karena masuk dalam wilayah tutupan kewenangannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dan sudah lama pengajuan soal lah ini kami masukkan melalui Pemrov NTB," terangnya.

Kades mengaku, dalam mencari solusi sesaat atas aspirasi masyarakat yang ada.  Selama belum ada tempat pemakaman umum milik pemerintah yang menjadi asset yang dikelola oleh Pemdes Manggenae. Pihaknya, melalui dana ADD terpaksa membayar lahan ke pemilik lahan yang ada sekarang bila ada warga yang meninggal. 

Aksi yang berlangsung selama dua jam tersebut dikawal pula oleh pihak Kepolisian. Dan setelah dilakukan komunikasi antara para pihak atas mediasi pihak Kepolisiaan. Jalan utama yang mengalami kelumpuhan secara total itu langsung dibuka. Para warga pun kembali pulang dan keadaan berangsur menjadi kondusif kembali.

Terpisah, pihak Bupati Dompu dan Gubernur NTB yang menjadi sorotan atas aspirasi warga ini. Masih diminta tanggapannya. (RED)






Related

Pemerintahan 1335029999926516416

Post a Comment

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.

emo-but-icon

 



 

 


 


SPONSOR

join

FANSPAGE METROMINI

METROMINI VIDEO

Arsip Blog

Ikuti Tweet Metromini

item