Uang KNPI Kobi Rp100 Juta Dicairkan Pemkot, Tuai Kontroversi

Postingan netizen kegiatan Upacara Sumpah Pemuda di halaman Pemkot Bima, Senin (29/10/2018). METROMINI/Dok
KOTA BIMA - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bima menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke V di Hotel Parewa, Pane, Kota Bima, Kamis, 2 Agustus 2018 lalu. Terpilihnya secara aklamasi Ketua DPC Nasdem Kota Bima, Muthmainnah Haris itu pun mendulang ricuh. Selain hujan protes serta penilaian miring terhadap pelaksanaan Musda yang digelar Carateker utusan DPD KNPI NTB itu, pimpinan sidang pun sempat di kejar dan dihakimi massa.

Tak ada kabar berita dan kegiatan yang dilakukan. Bahkan proses pelantikan pengurus pun belum dilakukan. Beberapa waktu lalu, Wartawan Metromini yang melihat proposal KNPI Kota Bima ini sedang diurus pencairan anggarannya yang setiap tahunnya dialokasikan Rp100 juta.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Drs. Zunaidin mengakui sudah mencaikan uang KNPI itu. Menurutnya, pencairan telah dilakukan pada hari Kamis, 25 Oktober 2018 lalu.

Zunaidin pun mengaku, pencairan uang itu atas dasar pengajuan Proposal oleh KNPI Kota Bima. Ia tidak tau sejauh mana uang itu dipergunakan dan untuk apa saja.

"Ada pengajuan proposal mereka. Dan yang tau kebutuhan itu mereka. Digunakan untuk apa saja uang itu. Kita tidak tau. Coba tanya langsung sama pengurus KNPI," ujar dia, di ruang kerjanya, Senin (29/10/2018).

Zunaidin menegaskan, mencairkan uang tersebut atas perintah Wali Kota Bima.

"Saya kurang dimengerti dan belum jelas untuk apa dipergunakan uang itu. Untuk hal ini bisa di komunikasikan dengan KNPI langsung. Semua lembaga tetap kita layani kalau ada persetujuan dari Wali Kota, Intinya, uang KNPI Kota Bima sudah dicairkan semua Rp100 juta," jelas dia.

Menurutnya, tugas dinas yang dikepalainya mencairkan setelah di disposisi oleh Wali Kota Bima dikeluarkan. 

"Kami hanya menjalankan perintah. Uang dicairkan karena ada disposisi pimpinan," terangnya.

Di sisi lain, kontroversi pencairan uang KNPI Kota Bima ini setelah diketahui pencairan dilakukan sebelum proses pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh pengurus di bawah kepemimpinan Hj. Mutmainnah yang juga Ketua Partai Nasdem yang sedang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bima itu. 

"Idealnya sebuah organisasi. Legalitas seperti proses pelantikan harus dilalui. Pengurus harus diambil sumpah jabatannya dulu, sebelum uang itu diberikan oleh pemerintah," ujar Muhsin alias Rigen, pemuda Kota Bima itu. 

"Kuatirnya, uang Rp100 juta diberikan kepada pengurus yang masih diragukan legalitas dan belum diambil sumpah jabatan akan melahirkan penggunaan uang yang tidak tepat sasaran untuk kepentingan kepemudaan di Kota Bima," sambung dia, Selasa kemarin.

Di sisi lain, pengurus KNPI Kota Bima, walau viral tentang kontroversi uang yang telah dicairkan oleh Pemkot Bima kepada KNPI Kota Bima yang belum dilantik ini, belum memberikan tanggapannya dan masih diupayakan untuk dikonfirmasi terkait hal ini. (RED)

Related

Kabar Rakyat 7920183430201426527

Post a Comment

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.

emo-but-icon

SPONSOR

join

FANSPAGE METROMINI

METROMINI VIDEO

Arsip Blog

Ikuti Tweet Metromini

item