Dipecat, Padahal Ahmad Unggul di Atas Ketua Perindo, "Ini Pandangan Netizen"

Rapat Konsolidasi pengurus Partai Perindo Kota Bima yang berlangsung di Aula Hotel La ILa, Kota Bima, Senin, (10/06/2019) sore. GOOGLE/www.kabarbima.com
KOTA BIMA - Terpaan protes dilayangkan Ahmad, S.Pd, Calon Anggota DPRD Kota Bima dari Partai Perindo Kota Bima pada Daerah Pemilihan (Dapil II) yang dipecat sepihak oleh DPW Partai Perindo NTB. Padahal, kontribusi suara yang meraih dukungan nomor dua dari para Caleg Perindo di Dapil tersebut, akhirnya mendulang seorang kader bernama H. Ipa Suka (pemilik suara terbanyak di Perindo) dipastikan mendapat satu jatah kursi dari jumlah 10 kursi yang ada.


Diberitakan sebelumnya, belum lama ini, surat pemecatan yang diterima pengurus Partai Perindo Kota Bima di Kelurahan Penatoi itu pun viral di sosial media. Menanggapi hal tersebut, jajaran Partai Perindo Kota Bima menggelar Rapat Konsolidasi yang berlangsung di Aula Hotel La ILa, Kota Bima, Senin, (10/06/2019) sore.

Dilansir dari sebuah media online, rapat kKonsolidasi tersebut dihadiri oleh Ketua beserta pengurus DPD Partai Perindo Kota Bima yang juga dihadiri Caleg terpilih di Dapil II, Hj. Ipa Suka.

Ketua DPD Perindo Kota Bima, Julkifli Maman, SE mengungkapkan terimaksih kepada seluruh pengurus karena sudah berjuang sehingga berhasil mengantarkan seorang kader Partai Perindo Kota Bima yakni Hj. Ipa Suka yang akan duduk di kursi parlemen atau di DPRD Kota Bima.

"Target awal kita kemarin tiga kursi tapi yang di peroleh hanya satu kursi dan itu harus kita syukuri," ucapnya.

Menurutnya, di NTB, perolehan kursi Partai Perindo hanya ada dua, satu di Kota Bima dan seorang kader lagi berhasil lolos menjadi anggota DPRD di Pulau Lombok. 

"Kami berharap, mudah-mudahan ke depan kader Perindo bisa memberikan semangat baru untuk kemajuan partai. Kalau pun ada masalah dangan isu-isu miring mengenai partai kader harus dewasa menyikapinya," tutur dia.

Sementara itu, pengurus DPD Perindo Kota Bima,  Alfa Rosihan menambahkan, apapun isu yang terjadi diluar sana mengenai partai, termasuk dinamika yang terjadi tidak usah dihiraukan. Karena di antara pengurus tidak ada masalah. 

"Buktinya kita sekarang masih duduk bersama dan baik-baik saja," ujarnya.

Menurut dia, adanya oknum kader yang keberatan atas keputusan partai silahkan melapor ke Mahkama Partai. 

"Soal isu PAW terhadap Umi Suka atau sapaan akrab pemilik Toko SMA Yes itu tidak ada.  Soal PAW hanya isu," tegas Rosihan.

Kendati adanya tanggapan dari pengurus Partai Perindo Kota Bima terkait terpaan masalah adanya pemecatan seorang kader atasn nama Ahmad yang merupakan peraih suara kedua dari Hj. Ipa Suka pada Dapil II. Beragam pandangan warganet atas beredarnya SK pemecatan tersebut di sosial media. 

Akun milik Ayat Fokar mengungkapkan, kalau seperti ini, namanya kejahatan terstruktur, sistematis dan massif. Atas pemecatan Caleg peraih nomor dua, lalu siapa yang nomor tida dari  perolehan suara hasil Pemilu 2019? Kata dia, peraih suara ketiga adalah Ketua Perindo Kota Bima. 

Ayat menjelaskan, pemecatan yang terjadi, bisa diduga politik yang tidak beretika. Mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi pemecatan terhadap caleg yang perolehan suaranya nomor dua suda dilakukan. 

"Sata ingat kejadian di Probolinggo tahun 2004. Kejadian dialami oleh Anggota DPRD asal salah satu partai saat itu. Dan waktu itu masih sistem proporsional tertutup. Dan oleh caleg yang nomor urut dua, caleg nomor urut tiga disuruh bunuh yang jadi Anggota DPRD. Dan pada akhirnya dibunuh. Pada saat di BAP, pelaku  atau Caleg peraih suara nomor urut tiga ini mengaku disuruh oleh Caleg nomor dua. Akhirnya, dua-duanya masuk bui. Dan yang menggantikan (PAW) Caleg nomor urut 4 yang nggak tau apa-apa," kisahnya.

Menurutnya, pemecatan sepihak ini tidak boleh terjadi. Kasihan orang yang sudah berjuang dan membesarkan partai. Dan dengan posisinya di nomor dua hasil perolehan suara, Tentu saja peluang untuk menggantikan jika yang terpilih kenapa-kenapa di tengah jalan, adalah upaya yang merupakan hasil perjuangannya bersama Perindo selama ini. 

"Sistem sebagai sebuah produk politik sebenarnya sudah ideal untuk mengedukasi kita semua tentang nilai politik. Perubahan sistem dari setiap pemilu adalah dalam kerangka memastikan hak-hak politisi dan Caleg di sebuah lembaga politik," jelas dia. 

"Dan dengan sistem proporsional terbuka, semua caleg bisa bersaing secara sehat untuk mendapatkan kursi, kontribusinya ke partai juga jelas, tetapi ada yang salah dalam mengelola regulasi ini, kadang-kadang pimpinan parpol terjungkal ketika bersaing dengan caleg potensial yang ada di dalamnya. Sepatutunya, butuh kesadaran kolektif pelaku politik untuk memahami hak-hak politik seseorang dam berekspresi," tambah Akademisi di kampus STISIP Mbojo-Bima itu.

Senada dengan Ayat, netizen lainnya, Buddin Syahbuddin menilai, kejadian pemecatan ini sebagai kejadian yang tragis dan sangat murahan pemahaman politiknya.. 

"Gara-gara ngak mampu meraih suara terbanyak. Akhirnya, akal bulus dijalankan. Prilaku yang demikian wajib dilawan itu," tegas seorang jurnalis di Kota Bima tersebut, belum lama ini di sosial media Facebook. (RED)

Related

Politik dan Hukum 5158657643704566195

Post a Comment

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.

emo-but-icon

SPONSOR

join

FANSPAGE METROMINI

METROMINI VIDEO

Arsip Blog

Ikuti Tweet Metromini

item