LP2R Bima Pertanyakan Penanganan dan Bantuan Bencana

Kegiatan hearing antara LP2R Kota Bima, wakil rakyat dan pihak eksekuti di aula Banggar DPRD Kota Bima, Rabu, 26 April 2017. METROMINI/Agus Mawardy

KOTA BIMA - Carut marut soal penanganan bencana banjir bandang yang terjadi tanggal 21 dan 23 Desember 2016 lalu, hingga kini masih menyisahkan persoalan yang ada. Diantaranya, penanganan proyek drainase yang amburadul, anggaran bantuan rumah yang rusak ringan, sedang dan menengah yang tak kunjung di terima warga hingga tidak transparannya pengelolaan dan laporan bantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bima.

Menanggapi hal tersebut, Laskar Pemuda Peduli Rakyat (LP2R) Bima menggelar hearing atau dengan pendapat di ruangan Badan Anggaran  (Banggar) DPRD Kota Bima, Rabu, 26 April 2017.

Basrin, S,Pd, Ketua LP2R Bima.
METROMINI/Agus Mawardy
Menurut Ketua LP2R Bima, Basrin, S.Pd menilai bahwa yang penanganan bencana banjir bandang oleh Pemerintah Kota Bima kian menuai masalah dan meresahkan warga. Janji-janji pemerintah seperti anggaran drainase yang tidak jelas juntrungannya, ganti rugi rumah warga yang rusak diterpa banjir serta tanggung jawab sosial Pemerintah dalam hal penanganan banjir ini syarat dengan kasus semata.

"Lihat saja pekerjaan drainase. Itu yang ada adalah perusakan aset negara semata. Kami tidak menafikkan ada yang diperbaiki. Tapi, itu sia-sia saja. Perbaikan malah tak jauh berbeda dengan kondisi drainase sebelumnya. Anggarannya tidak jelas juga. Belum lagi bantuan rumah untuk warga dan laporan pertanggungjawaban dana bencana yang diterima Pemkot Bima ke mana saja?," kata Basirun atau sering di sapa dengan Yances dalam kesehariannya.

Menurutnya, dengan digelarnya hearing antara DPRD Kota Bima dan pihak Eksekutif atau OPD terkait penanganan bencana diharapkan dapat menjawab keresahan warga dibalik pembangunan yang dilakukan di bawah komando pimpinan daerah H. Qurais H. Abidin.

"Kami berharap semua masalah ini bisa dijelaskan oleh pemerintah. Karena kami resah dengan keberadaan pembangunan di Kota Bima yang kian semrawut dan salah urus seperti saat ini," tutup dia.

Sementara itu, pada saat hearing, pembahasan yang terjadi tidak pada substansi aspirasi yang disampaikan LP2R Bima. Kendalanya, beberapa pihak lembaga terkait dari Pemkot Bima tidak mengindahkan undangan pihak DPRD untuk membahas bersama antara LP2R Bima dan Pemkot Bima yang difasilitasi oleh lembaga wakil rakyat di Kota Bima itu.

Pantauan Metromini, saat hearing berlangsung, hanya penundaan pembahasan yang menjadi kesimpulan dalam pertemuan tersebut. Sedangkan dari pihak Pemkot Bima, hanya delegasi undangan Kepala Dinas Sosial yang tampak di rapat itu. Dan itu pun, Kadis Sosial, Muhidin hadir sekitar pukul 12.00 WITA dari undangan yang disediakan pukul 10.00 pagi tadi.  (RED)



Related

Pemerintahan 6996396435352138452

Post a Comment

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.

emo-but-icon

SPONSOR

join

FANSPAGE METROMINI

METROMINI VIDEO

Arsip Blog

Ikuti Tweet Metromini

item