Sekretaris DPD I: Musda KNPI Kabupaten Bima Tidak Sah
https://www.metromini.info/2017/04/sekretaris-dpd-i-musda-knpi-kabupaten.html
 |
| Arena MUSDA DPD II KNPI Kabupaten Bima yang ke XIV. FACEBOOK/Ady Supriadin |
MATARAM - Munculnya Surat Keputusan dari DPD I KNPI NTB yang ditandatangani Lalu Wira Kencana, ST sebagai Ketua dan Lalu Athari Fath Salim, SE sebagai sekretaris, kepada DR. Juwaidin ternyata SK tersebut adalah bentuknya kepengurusan Carateker.
Sebab, pihak DPD I NTB menilai bahwa Musda ke XIV yang digelar oleh DPD II KNPI Kabupaten Bima, di aula gedung PKK Kabupaten Bima (sebelah barat bekas kantor Bupati Bima) di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Senin hingga Rabu (17-19 April 2017) lalu, ternyata cacat demi hukum.
Bagai buah simalakama pasca Musda ke XIV lalu yang telah mengantarkan kembali calon incumbent Ferdiansyah Fajar Islam, ST atau Dae Ade ke tampuk kursi Ketua untuk masa jabatan 2017-2020 lalu itu.
Ternyata, menurut Sekretaris DPD I KNPI NTB Lalu Athari Fath Salim, SE (versi Kongres Luar Biasa KNPI yang diselenggarakan di Jakarta bulan Juni 2015 lalu) menganggap bahwa Musda ke XIV yang diselenggarakan di Kabupaten Bima itu tidak sah.
Sebabnya, saat Musda berlangsung, Ferdiansyah tidak mengundang DPD I NTB yang resmi. Namun, mengundang Hamdan Kasim (DPD I NTB yang sudah dibekukan, Red) yang merupakan kepengurusan di bawah DPP hasil kongres Papua yang saat itu terpilih M. Rifaid Darus.
Fath Salim menjelaskan, pada tahun 2015 dilaksanakanlah Kongres KNPI di Papua. Terpilih saat itu M. Rifaid Darus. Dalam perjalanannya, M. Rifaid melakukan pelanggaran statuta organisasi. Oleh DPP digelarlah Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilangsungkan di Jakarta pada bulan Juni 2015.
"Pada saat KLB yang dihadiri 114 OKP dan 24 DPD I itu yang diakui oleh pemerintah saat ini. Sebab, dari Kementrian Hukum dan HAM, hanya kepemimpinan hasil KLB yang mengantarkan Fahd Elfouz Arafiq sebagai Ketua Umum dan Fadli Ali sebagai Sekretaris Umum. Artinya, KNPI di bawah Fahd-Fadli yang diakui oleh Pemerintah dan yang berlaku saat in," jelas dia, Selasa, 25 April 2017.
Fath Salim melanjutkan, pada saat KLB itu, DPD I NTB hadir. Saat itu era kepemimpinan Sulhan. Delegasi yang hadir di sana namanya adalah Sukro. Di pihak lain, M. Rifaid Darus CS hingga saat ini tidak melakukan upaya hukum apapun.
"Artinya, mereka pun sepakat bahwa dengan diterbitkannya SK dari Kemenkumham pada DPP KNPI versi Kongres Luar Biasa berarti hanya DPP KNPI Fahd-Fadli saat ini adalah yang sah. Dan saya tegaskan, tidak ada dualisme kepengurusan dalam hal ini," terang dia.
Ia mengatakan, sebelumnya, Ferdiansyah telah membuat pernyataan dukungannya terhadap kepemimpinan Fahd Elfouz Arafiq, namun pada saat Musda lalu, pihak DPD I NTB yang diundang adalah DPD I NTB M. Rifaid Darus, bukannya DPD I versi Lalu Wira Kencana, ST sebagai Ketua dan Lalu Athari Fath Salim, SE sebagai sekretaris, yang langsung kepengurusan inilah yang berada di bawah SK DPP Fahd-Fadli.
"Pihak DPD I yang diundang Musda di Bima bukannya DPD I kepengurusan Wira Kencana selaku ketua dan saya sebagai sekretaris. Namun, yang diundang adalah DPD I yang telah dibekukan. Makanya, kami menilai bahwa Musda DPD II KNPI Kabupaten Bima kemarin itu cacat demi hukum dan illegal," klaim dia.
Untuk itu, Fath Salim mengeluarkan SK Carateker yang diketuai oleh DR. Juwaidin, selaku Ketua DPD II KNPI Kabupaten Bima yang ditugaskan untuk menggelar Musda ulang.
"SK untuk DPD II KNPI yang beredar itu bukan SK kepengurusan resmi atau yang definitif. Tapi, SK itu sifatnya Carateker yang tugasnya untuk melaksanakan Musda ulang di DPD II KNPI Kabupaten Bima. Kerena yang kemarin itu cacat karena mengundang DPD I NTB yang sudah dibekukan," tutupnya kepada Metromini via ponselnya sore ini. (RED)
Sebab, pihak DPD I NTB menilai bahwa Musda ke XIV yang digelar oleh DPD II KNPI Kabupaten Bima, di aula gedung PKK Kabupaten Bima (sebelah barat bekas kantor Bupati Bima) di Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Senin hingga Rabu (17-19 April 2017) lalu, ternyata cacat demi hukum.
Bagai buah simalakama pasca Musda ke XIV lalu yang telah mengantarkan kembali calon incumbent Ferdiansyah Fajar Islam, ST atau Dae Ade ke tampuk kursi Ketua untuk masa jabatan 2017-2020 lalu itu.
Ternyata, menurut Sekretaris DPD I KNPI NTB Lalu Athari Fath Salim, SE (versi Kongres Luar Biasa KNPI yang diselenggarakan di Jakarta bulan Juni 2015 lalu) menganggap bahwa Musda ke XIV yang diselenggarakan di Kabupaten Bima itu tidak sah.
Sebabnya, saat Musda berlangsung, Ferdiansyah tidak mengundang DPD I NTB yang resmi. Namun, mengundang Hamdan Kasim (DPD I NTB yang sudah dibekukan, Red) yang merupakan kepengurusan di bawah DPP hasil kongres Papua yang saat itu terpilih M. Rifaid Darus.
Fath Salim menjelaskan, pada tahun 2015 dilaksanakanlah Kongres KNPI di Papua. Terpilih saat itu M. Rifaid Darus. Dalam perjalanannya, M. Rifaid melakukan pelanggaran statuta organisasi. Oleh DPP digelarlah Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilangsungkan di Jakarta pada bulan Juni 2015.
"Pada saat KLB yang dihadiri 114 OKP dan 24 DPD I itu yang diakui oleh pemerintah saat ini. Sebab, dari Kementrian Hukum dan HAM, hanya kepemimpinan hasil KLB yang mengantarkan Fahd Elfouz Arafiq sebagai Ketua Umum dan Fadli Ali sebagai Sekretaris Umum. Artinya, KNPI di bawah Fahd-Fadli yang diakui oleh Pemerintah dan yang berlaku saat in," jelas dia, Selasa, 25 April 2017.
 |
| SK Carateker DR. Juwaidin. METROMINI/Dok |
"Artinya, mereka pun sepakat bahwa dengan diterbitkannya SK dari Kemenkumham pada DPP KNPI versi Kongres Luar Biasa berarti hanya DPP KNPI Fahd-Fadli saat ini adalah yang sah. Dan saya tegaskan, tidak ada dualisme kepengurusan dalam hal ini," terang dia.
Ia mengatakan, sebelumnya, Ferdiansyah telah membuat pernyataan dukungannya terhadap kepemimpinan Fahd Elfouz Arafiq, namun pada saat Musda lalu, pihak DPD I NTB yang diundang adalah DPD I NTB M. Rifaid Darus, bukannya DPD I versi Lalu Wira Kencana, ST sebagai Ketua dan Lalu Athari Fath Salim, SE sebagai sekretaris, yang langsung kepengurusan inilah yang berada di bawah SK DPP Fahd-Fadli.
 |
| Pernyataan Ferdiansyah Fajar Islam, ST. METROMINI/Dok |
Untuk itu, Fath Salim mengeluarkan SK Carateker yang diketuai oleh DR. Juwaidin, selaku Ketua DPD II KNPI Kabupaten Bima yang ditugaskan untuk menggelar Musda ulang.
"SK untuk DPD II KNPI yang beredar itu bukan SK kepengurusan resmi atau yang definitif. Tapi, SK itu sifatnya Carateker yang tugasnya untuk melaksanakan Musda ulang di DPD II KNPI Kabupaten Bima. Kerena yang kemarin itu cacat karena mengundang DPD I NTB yang sudah dibekukan," tutupnya kepada Metromini via ponselnya sore ini. (RED)
Berarti itu semua otaknya didengkul...DPD KNPI NTB juga kagak waras...masa mereka akomodir lagi juwaid itu yg sudah jelas andil dlm kegiatan yg katanya tidak sah itu...semestinya kalau mikir pake otak pasti menunjuk carateker dari pihak yg tidak terlibat pada kegiatan yg tidak sah itu....
BalasHapusCara ini kelihatan sekali juwaid itu oportunis...
Hanya ribut rebut pucuk kepemimpinan, KNPI Kabupaten Bima periode kemarin apa yang sudah di lakukan?
BalasHapusTerus sekarang terpilih kembali, ini ada apa?