Pelantikan KNPI Kota Bima Besok, Diancam Boikot oleh Aktivis

Status akrivis di Kota Bima yang menolak pelantikan KNPI Kota Bima yang akan digelar besok, Senin, 12 November 2018. METROMINI/Dok
KOTA BIMA - Polemik atas keadaan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bima kerap saya terjadi. Tak hanya pada pelaksanaan Musda di awal bulan Agustus 2018 lalu dengan terpilihnya secara aklamasi Ketua Partai Nasdem Kota Bima, Muthmainnah Haris sebagai Ketua KNPI Kota Bima. Perjalanan menujun proses pelantikan yang akan dilaksanakan besok (Senin, 12 November 2018) pun mendapat ancaman dari beberapa OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) dan aktivis di Kota Bima. 

Muhsin alias Rigen, mantan Ketua BEM STIHM Bima ini menilai bahwa kepengurusan DPD KNPI Kota Bima cacat administrasinya. Sebab, pasca Musda lalu, Ketua terpilih tidak melibatkan OKP-OKP dan membentuk formatur serta mengisi nama-nama pengurus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh OKP sebagai peserta Musda dan yang tergabung di KNPI.

"Kepengurusan KNPI yang tidak melibatkan OKP di dalamnya itu telah disorientasi. Sebab KNPI adalah wadah berkumpulnya OKP. Tanpa OKP itu menciderai sejarah dan sudah bukan KNPI lagi namanya," tandas dia, Sabtu, 10 November 2018.

Kata dia, selain masalah keuangan Rp100 juta yang sudah dicairkan oleh Pemkot Bima ke KNPI Kota Bima. Ia menilai, pelaksanaan pelantikan yang dilakukan besok merupakan tindakan mempolitisasi keberadaan KNPI Kota Bima untuk kepentingan Muthmainnah selaku Ketua Nasdem Kota Bima dan juga sebagai anggota DPRD Kota Bima saat ini.

"Sudah jelas dalam Anggaran Dasar KNPI, sifat organisasi ini adalah Independen. Tentu, hadirnya Ketua Parpol selaku Ketua KNPI adalah pelanggaran terhadap Anggaran Dasar yang dilakukan oleh DPD KNPI NTB. Dan parahnya Ketua MPI Kota Bima diduduki oleh Ketua PAN yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bima saat ini," beber dia.

"Apa yang disebut independen. Kalau para politisi yang berhuni di bawah organisasi kepemudaan yang harusnya terisi oleh orang-orang yang direkomendasikan oleh masing-masing OKP," sambung dia.
Ketua KNPI Kota Bima, Muthmainnah Haris yang Partai Nasdem Kota Bima dan saat ini masih menjadi Anggota DPRD Kota Bima. METROMINI/Dok
Senada dengan Rigen, Fahturahman alias Tatang menilai bahwa KNPI Kota Bima yang sudah diberikan anggaran Rp100 juta oleh Pemkot Bima baru melaksanakan pelantikan pengurus adalah cara yang tidak prosedural.

"Di mana-mana uang pemerintah diberikan ke organisasi berdasarkan permintaan atas kegiatan yang dilakukan. Ini belum dilantik dan diambil sumpah dan dikendalikan oleh politisi baru diberikan uang Rp100 juta. Kondisi tersebut diduga melahirkan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat dan juga pengurus DPD KNPI Kota Bima saat ini," jelas dia.

"Dan kabarnya juga, pasca pelantikan baru dilaksanakan Rakerda. Inikan lucu, rapat kerja belum dilakukan tapi uang bantuannya yang Rp100 juta di APBD dicairkan 100%," sambung dia, Minggu (11/11/2018).

Untuk itu, sambung mantan aktivis LMND di Bima itu, sebagai representasi kaum muda, pihaknya sudah sepakat bersama elemen OKP dan aktivis di Kota Bima untuk memboikot dan menggagalkan acara pelantikan KNPI Kota Bima yang akan dilaksanakan di geung Convention Hall (Paruga Nae), Senin, 12 November 2018 besok. 

"Kami bersama OKP dan organisasi kepemudaan lainnya serta beberapa aktivis sepakat besok akan memboikot atau menolak acara pelantikan KNPI Kota Bima yang sudah cacat secara administrasi dan diindikasi kuat hanya menjadi alat kepentingan politisi serta melanggar konstitusi KNPI itu sendiri," tegasnya.
Isi anggaran Dasar KNPI Kota Bima hasil Kongres di Papua tahun 2015 lalu/ METROMINI/Dok

Diakuinya, aksi yang dilakukannya sebenarnya demi menyelamatkan organisasi KNPI itu sendiri. Sebab, tidak dilibatkannya OKP di dalam kepengurusan KNPI dan mendapat anggaran ratusan juta rupiah adalah sebuah indikasi konspirasi dan kegiatan mencari keuntungan yang dilakukan oleh oknum pengurus KNPI Kota Bima saat ini.

"Atas masalah tersebut. Harga mati, besok kami boikot acara pelantikan dan KNPI Kota Bima di bawah kepemimpinan Ketua Nasdem Ibu Muthmainnah harus dibekukan. Uang pemerintah yang sudah dicairkan kami tuntut untuk segera dikembalikan," pungkas dia.

Sementara itu, pihak DPD KNPI Kota Bima, melalui salah seorang pengurusnya Arif mengaku bahwa kepengurusan KNPI Kota Bima sudah sesuai dengan AD/ART organisasi.

"Kegiatan pelantikan KNPI tetap digelar hari Senin (12/11/2018). Soal kepengurusan dan SK KNPI Kota Bima sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam organisasi," klaim dia di lini masa akun Facebooknya, semalam. (RED)

Related

Kabar Rakyat 7373404678206448579

Post a Comment

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.

emo-but-icon

SPONSOR

join

FANSPAGE METROMINI

METROMINI VIDEO

Arsip Blog

Ikuti Tweet Metromini

item