Dewan Nilai Eksekutif Cuek Tangani Masalah RTP Taman Kodo

Anggota DPRD Taufik H A Karim (Kiri).METEROmini/Dok

KOTA BIMA - Lahan untuk Pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) taman Kodo Kota Bima dipersoalkan warga. Walau Lahan yang digunakan itu merupakan lahan milik beberapa warga yang ada di Kelurahan Kodo, tapi pemerintah terlihat cuek untuk mencarikan solusi untuk warga pemilik lahan. 

Hingga kini masalah itu belum ada penyelesaian oleh pemerintah soal lahan itu. Padahal persoalan itu sudah menjadi sorotan publik. Dan DPRD Kota Bima menilai Pemerintah Kota Bima lamban menindaklanjuti masalah tersebut. 

Anggota DPRD Kota Bima  mengungkapkan, mestinya eksekutif harus ada keseriusan untuk segera menyelesaikannya. Bila perlu, semua pemilik lahan dipanggil untuk dicarikan solusinya. 

"Jangan cuek begini, harus segera dicarikan solusinya," katanya Taufik H A Karim, Sabtu (16/11). 

Taufik meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah lahan pembangunan Taman Kodo. Jika tidak, masalah itu tidak akan pernah selesai, dan pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Publik itu akan tetap terganggu. 

Guna menyelesaikan lahan tersebut menurut pria yang juga Wakil Ketua Komisi II itu, Pemerintah Kota Bima juga harus meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bima, sebab lahan tukar guling untuk pemilik lahan di Taman Kodo tersebut, masih menjadi aset Pemerintah Kabupaten Bima. 

Untuk bisa segera mengurai permasalahan yang terjadi, keseriusan dan ketegasan pemerintah yang diinginkan masyarakat saat ini. Jangan sampai masalah lahan ini menganggu proses pembangunan di lahan tersebut.  

"Tidak boleh dibuat berlarut larut, harus diselesaikan segera. Kasihan pekerjaannya, juga kontraktornya, karena akan dikenakan denda keterlambatan," tegasnya. 

Menurut Taufik, penganggaran untuk pembangunan harus melihat dengan teliti masalah aset yang akan menjadi lokasi untuk proyek pembangunan. Dicari tahu, apakah aset itu milik pemerintah kota atau tidak.

"Ini sebagai catatan yang luar biasa untuk Walikota Bima. Kan terlihat bagaimana kualitas pekerjaan aparaturnya," ungkap Duta PPP itu. 

Maka tambahnya, Walikota Bima harus benar - benar mengevalusi kinerja aparaturnya. Agar program pembangunan di daerah bisa berjalan sesuai harapan dan visi-misi, karena menjalankannya juga dibutuhkan aparatur yang memiliki kualitas kecerdasan dan sejumlah kemampuan (RED)

Related

Pemerintahan 1523103937338521296

Post a Comment

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.

emo-but-icon

SPONSOR

join

FANSPAGE METROMINI

METROMINI VIDEO

Arsip Blog

Ikuti Tweet Metromini

item