DPRD KABUPATEN BIMA TERIMA ASPIRASI FUI BIMA TOLAK RUU HIP

Massa FUI Bima saat menggelar unjuk rasa penolakan RUU HIP di kantor DPRD Kabupaten Bima, Rabu, 8 Juli 2020. METEROmini/Agus Gunawan

KABUPATEN BIMA - Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Bima, menerima ratusan pengunjuk rasa dari kalangan ulama dan tokoh agama dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) Bima dalam rangka menyampaikan aspirasi terkait penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). 

Pasalnya, saat ini RUU HIP masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI. Di antara wakil rakyat Kabupaten Bima yang menerima kehadiran massa FUI adalah Supardi, Ramdin, SH, Azhar, SE, dan Musmulyadin, SH. Keempatnya mendengarkan dengan seksama semua aspirasi dan tuntutan dari para ulama dan tokoh agama tersebut. Bahkan Supardi dan Ramdin langsung bediri di atas mobil bak terbuka bersama pimpinan ulama.

Ketua FUI Bima, Ustadz Asikin menegaskan, ada pokoknya ada 3 (tiga) tuntutan dan aspirasi yang disampaikan para ulama Bima, pertama hapus RUU HIP dari Prolegnas,  kedua, tangkap inisiator RUU HIP dan ketiga bubarkan partai pengusungnya.

“Kami minta kepada DPRD Kabupaten Bima  untuk meneruskan aspirasi ini kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI. RUU HIP ini ingin menyuburkan kembali komunisme di negara kita,” tegas Ustadz Asikin, Ketua Forum Ummat Islam Bima, Rabu, 8 Juli 2020.

Sementara itu, Supardi mewakili Anggota DPRD Kabupaten Bima menegaskan bahwa pihaknya mendukung aspirasi para ulama Bima yang menolak RUU HIP. Menurutnya RUU HIP ini adalah cara-cara untuk mengotak-atik Pancasila, tidak bisa ditawar lagi Pancasila adalah harga mati dan PKI adalah musuh bersama yang harus dilawan.

“Terima kasih para ulama bima atas kepedulian dan perjuangannya untuk menjaga kemurnian ideolagi bangsa kita Pancasila. Aspirasinya ini akan kami teruskan ke Pemerintah Pusat dan DPR RI," tandasnya. (RED)

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn