Lagi, Soal Bawang Merah, KMBJ Turun ke Jalan

KMBJ kembali gelar aksi masalah pengadaan bawang merah di KPK, Rabu (7/6/2017). METROMINI/Dok
JAKARTA - Puluhan anggota Kesatuan Mahasiswa Bima Jakarta (KMBJ) asal Bima NTB sambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jalan Rasuna Sahid, Jakarta, Rabu, 7 Juni 2017 siang. Kehadiran mereka di kantor antirasuah itu sekitar pukul  13:30 WIB. 

KMBJ datang ke KPK dan meminta Ketua KPK, Agus Rahardjo memeriksa atau menindaklanjuti laporan dugaan Skandal Korupsi Pengadaan Bantuan Bibit Bawang Merah TA. 2015 adan 2016 lalu di Pemerintah Kabupaten Bima.

Kata KMBJ, pengadaan yang bersumber dari anggaran di Kementrian Pertanian (Kementan) RI senilai Rp46 miliar di tahun 2016 lalu itu bermasalah. Dalam sangkaan yang pernah dilaporkannya di KPK lalu menyeret atau melibatkan orang terpenting di Pemerintah Kabupaten Bima NTB yakni, Bupati Bima.

KMBJ kembali gelar aksi masalah pengadaan bawang merah di KPK, Rabu (7/6/2017). METROMINI/Dok
"Selain Bupati, Mantan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Bima (Sekarang Dinas Pertanian dan Perkebunan) dan oknum di Dirjen Holtikultural Kementan RI serta PT. Lasindo Bersinar (Sebagai pihak penyedia)," ungkap Syarifudin, Ketua KMBJ dalam rilisnya yang disampaikan ke Metromini, Rabu sore ini.

Syarif mengatakan, kerugian negara dalam bantuan bibit bawang merah pada tahun 2015 dan 2016 lalu dari bantuan pemerintah pusat menyimpan dugaan adanya pelanggaran keuangan negada. Dan yang jelas, kata dia, di tahun anggaran 2016 lalu, bantuan dari Kementerian Pertanian RI ini diduga kuat merugikan keuangan negara dikisaran Rp16 hingga sampai 17 miliar rupiah.

Kata dia, ada beberapa kejanggalan lain dalam pembagian bibit bawang merah kepada kelompok tani di antaranya memberikan bantuan bibit bawang merah kepada kelompok tani fiktif sehingga kelompok tani yang di-SK kan DIsepertap Kabupaten Bima melalui KUPT.

"Kelompok tani yang mendapat bantuan diduga dilakukan rekayasa dalam mendapatkan ini. Kelompok tani yang seharusnya tidak dapat, menjadi dapat. Demikian pula sebaliknya," ungkap Syarif.

Dia menegaskan, jika KPK tidak serius menangani dugaan skandal korupsi tersebut, maka KMBJ akan melakukan konsolidasi diberbagai kampus dan OKP ke-daerahan di Bima maupunan di OKP-nasional yang ada di Jakarta untuk menyambangi kembali KPK dengan masa yang lebih besar lagi.

"Aksi kami ini sudah yang kelima kalinya, namun belum mendapat respon yang jelas dari KPK," tutup syarif.

Sementara itu, pihak Pemkab Bima dan KPK masih dikonfirmasi terkait dengan aksi yang digelar KMBJ ini. (RED)

Related

Politik dan Hukum 7132519146958658796

Post a Comment

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.

emo-but-icon

 


SPONSOR

join

FANSPAGE METROMINI

METROMINI VIDEO

Arsip Blog

Ikuti Tweet Metromini

item