Pagi ini, LDK STISIP “Gempur” DPRD Soal Mesjid Terapung

Lembaga Dakwah Kampus (LDK) STISIP Mbojo-Bima saat "menggempur" DPRD Kota Bima. Foto: Dedi Irawan/METROMINI
KOTA BIMA – Penolakan tentang rencana pembangunan Mesjid Terapung yang menelan anggaran Rp12,5 miliar dalam APBD 2017 akhirnya berujung anarkis. Pagi ini, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) STISIP Mbojo-Bima yang datang dan hendak audensi dengan anggota DPRD Kota Bima terlihat mengamuk dan berorasi di dalam ruang paripurna.

Lembaga ekstra kamus ini menilai, tidak transparannya pembangunan Mesjid Raya Al Muwahidin Bima.

"Selama pembangunan proyek mesjid agung, tidak memiliki Papan Informasi yang sesuai ketentuan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden No. 70 dan 80 tahun 2012-2013. Proyek itu 'siluman' karena tidak menjalankan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik," ujar Arif Rahman, Koordinator Aksi.

Baca juga:

Pantauan Wartawan Metromini, puluhan kader LDK ini merasa kecewa dengan kinerja anggota DPRD di bawah Nahkoda Ferry Sopyan, SH. Pasalnya, menurut dia, cara DPRD yang ikut serta menganggarkan pembangunan mesjid terapung Rp12,5 miliar adalah "pelecehan" terhadap keberadaan rumah ibadah di Kota Bima.

“Harusnya, uang rakyat yang dibahas di DPRD itu dialokasikan untuk pembangunan penyelesaian Mesjid Agung Al Muwahidin Bima. Jangan Mesjid Agung seolah ditelantarkan hanya 1-2 miliar per tahun. Lalu, ada rencana membangun mesjid yang menampung 100 jamaah dengan nilai proyek belasan miliar,” ujar Arif dalam orasi, di atas lantai dua gedung DPRD Kota Bima.

Ia menilai, pihak DPRD telah ‘bersekutu’ dalam membangun konspirasi anggaran. Diakuinya, memang ada penurunan dari Rp20 miliar menjadi Rp12,5 miliar. Dinilainya, kalau hal itu bukan prestasi, itu siasat 'busuk'.

"Harusnya, di tengah terlantarnya Masjid Al Muwahidin, lalu ingin membangun mesjid yang nilai dan fungsinya masih kontroversi. DPRD harus cerdas dalam menentukan skala prioritas dan pintar dalam menyerap partisipasi publik. Kami tidak menolak pembangunan rumah ibadah. Tapi, kalau agama dipolitisir seperti ini akan tetap kami lawan. Dan kami akan melakukan pergerakan secara massif bersama Masyarakat Kota Bima pada umumnya, jika hal ini masih tidak didengarkan juga,” pungkas Arif lantang dengan megaphone yang 'bersandar' depan mulutnya itu, Senin (19/12/2016) pagi ini di dalam ruang rapat utama gedung DPRD Kota Bima. (RED)

Related

Kabar Rakyat 2358315816696497102

Posting Komentar

Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.

emo-but-icon

 


SPONSOR

join

FANSPAGE METROMINI

METROMINI VIDEO

Iklan

 


Arsip Blog

Ikuti Tweet Metromini

item