Taufik: Aspirasi GPM Bima Raya Soal Retail Modern Akan Disampaikan ke Pimpinan dan Dilanjutkan Dengan Undang Eksekutif
 |
| Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) saat menggelar pertemuan dengan Ketua Komisi II di ruang Banggar DPRD Kota Bima, Rabu, 2 November 2022. METROMINI/Adim |
KOTA BIMA - Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Bima Raya yang menjadwalkan pertemuan bersama Komisi II di Ruang Banggar DPRD Kota Bima berlangsung sukses, Rabu, 2 November 2022.
Ketua GPM Bima Raya, Firdaus mengungkapkan, maraknya kehadiran dan bangunan Retail Modern yaitu 21 titik Alfamart dengan Ijin Wali Kota sebanyak 27 titik dan 5 titik Indomaret yang berdiri di Kota Bima. Firdaus mempertanyakan sikap Pengawasan dari DPRD Kota Bima khususnya pihak Komisi II.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II Taufik Karim mengaku, awal rencana retail modern masuk di tahun 2020-2021. Pihaknya pernah memanggil Kepala DPMPT-SP Kota Bima (Adisan). Saat itu, ijin yang diberikan untuk Alfamart hanya 11 titik.
"Kami setujui 11 titik itu dengan mempertimbangkan ditempatkan di wilayah pinggir Kota Bima untuk menopang kebutuhan ekonomi masyarakat. Agar mempermudah kebutuhan masyarakat sekitar," jelas Taufik.
Ia mengaku, di tengah keadaan kesibukan dan banyaknya polemik serta masalah di Kota Bima. Keberadaan retail modern memang sudah melebihi dari komitmen awal.
"Untuk itu, kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi kehadiran GPM Bima Raya untuk bersama-sama menelusuri dan mengevaluasi keberadaan toko-toko modern yang jumlahnya sudah terlalu banyak dan menjadi sorotan masyarakat saat ini," ungkapnya.
Ia mengatasi, saat ini baru satu elemen yang menyoroti persoalan ini. Tentu akan banyak kelompok lain yang semestinya persoalan ini harus dibahas bersama kembali dengan stakeholder atau dinas-dinas terkait dalam pertemuan selanjutnya bersama teman-teman GPM Bima Raya.
"Hasil pertemuan kita ini akan kami sampaikan ke Pimpinan. Dan untuk pertemua selanjutnya setelah ada arahan dari Pimpinan akan kami kabari secepatnya via ponsel teman-teman," tutur Taufik.
Selain Firdaus, elemen NGO yang menyoroti keberadaan retail modern ini. Adhar menegaskan, agar dalam pertemuan ke depan. Pihak eksekutif yang akan dihadiri oleh dinas-dinas terkait harap disertai dengan data-data, dokumen maupun aturan tentang retail modern.
"Kami harap pertemuan ke depan. Pihak eksekutif melalui dinas-dinas terkait agar melengkapi diri dengan dokumen maupun aturan tentang keberadaan toko modern. Bila perlu, manajemen pihak Alfamart dan Indomaret pun dihadirkan," terang Aktivis di Bima itu. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.