Ketegasan Wabup Menanggapi Soal Perang Kampung
https://www.metromini.info/2017/01/ketegasan-wabup-menanggapi-soal-perang.html
 |
| Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Nur yang turun ke lapangan saat konflik pertama antara Desa Dadibou VS Desa Risa beberapa waktu yang lalu. FOTO: Ibrahim/METROMINI |
KABUPATEN BIMA - Soal perang antar kampung yang sering terjadi di Kabupaten Bima, seperti yang sedang berlangsung di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima antara Desa Dadibou dan Desa Risa adalah jilid yang ketiga. Sebelumnya, sudah dua kali peperangan dan dua kali perdamaian. Namun, masyarakat dua desa tersebut seperti musuh bebuyutan saja.
Melihat fenomena tersebut, Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Nur angkat bicara dan menyampaikan pandangannya. Kata Dahlan, soal perang antar kampung harusnya siapa pun yang bersalah agar segera di proses hukum. Komitmen ini sesuai dengan perjanjian kedua desa besama Pemerintah Kabupaten Bima beberapa waktu lalu saat proses perdamaian di perang sebelumnya.
Baca juga:
Menurutnya, saat melalukan perjanjian kemarin, masyarakat meminta agar dipotongkan dua ekor sapi di areal persawahan untuk dihidangkan sebagai momentum perdamaian. Permintaan meraka pun sudah terpenuhi. Namun, tetap saja melakukan keributan dan memulai perperangan kembali.
"Mereka sudah berjanji tidak akan membuat keributan lagi. Tapi kok mereka yang mengingkari janji itu," tuturnya menyesali, saat menerima kedatangan Gubernur Jawa Barat di Kantor Walikota Bima, Senin, (16/1/2017/) pagi tadi.
Untuk itu, pria berambut putih tersebut menghimbau agar masyarakat memberikan kepercayaan pada polisi saat terjadi kriminalitas yang memiliki hubungan kasusnya antara kedua desa. Hingga akhirnya, hukum penyelesaian masalahnya pada aparat kepolisian yang memiliki kewenangan secara legal formal oleh negara.
“Jangan malah hukum yang berjalan adalah perang kampung. Kan hukum rimba namanya. Padahal, kita sudah ada hukum positif yang menjadi panglima dalam kehidupan ini,” pungkas mantan pejabat teras di Kementrian Pendidikan Nasional itu.
Ia pun berharap, dari kedua belah pihak jika ditemukan ada unsur pelanggarannya harap segera ditindak.
"Siapapun pelaku yang bersalah akan tetap di proses hukum," tandasnya.
Selaku pejabat di Pemerintahan Daerah, dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan yang ada. Dirinya sangat mendukung tindakan ketegasan dari jajaran aparat kepolisian.
“Langkah polisi yang tegas, pemerintah akan tetap mendukung. Sebab ketegasan pihak penegak hukum itu diharapkan dapat membuat konflik ini mereda,” ujar dia.
Ia pun mengaku, berbagai cara sudah dilakukan agar konflik ini mereda. Bahkan, pendekatan secara persuasif pun sudah dilakukan, namun tidak dihiraukan juga.
"Jika mereka ngotot terus melakukan perang maka kami setuju pihak penegak hukum untuk menembak di tempat," tegas Dahlan sekaligus menutup pernyataannya. (RED)
Melihat fenomena tersebut, Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Nur angkat bicara dan menyampaikan pandangannya. Kata Dahlan, soal perang antar kampung harusnya siapa pun yang bersalah agar segera di proses hukum. Komitmen ini sesuai dengan perjanjian kedua desa besama Pemerintah Kabupaten Bima beberapa waktu lalu saat proses perdamaian di perang sebelumnya.
Baca juga:
Menurutnya, saat melalukan perjanjian kemarin, masyarakat meminta agar dipotongkan dua ekor sapi di areal persawahan untuk dihidangkan sebagai momentum perdamaian. Permintaan meraka pun sudah terpenuhi. Namun, tetap saja melakukan keributan dan memulai perperangan kembali.
"Mereka sudah berjanji tidak akan membuat keributan lagi. Tapi kok mereka yang mengingkari janji itu," tuturnya menyesali, saat menerima kedatangan Gubernur Jawa Barat di Kantor Walikota Bima, Senin, (16/1/2017/) pagi tadi.
Untuk itu, pria berambut putih tersebut menghimbau agar masyarakat memberikan kepercayaan pada polisi saat terjadi kriminalitas yang memiliki hubungan kasusnya antara kedua desa. Hingga akhirnya, hukum penyelesaian masalahnya pada aparat kepolisian yang memiliki kewenangan secara legal formal oleh negara.
“Jangan malah hukum yang berjalan adalah perang kampung. Kan hukum rimba namanya. Padahal, kita sudah ada hukum positif yang menjadi panglima dalam kehidupan ini,” pungkas mantan pejabat teras di Kementrian Pendidikan Nasional itu.
Ia pun berharap, dari kedua belah pihak jika ditemukan ada unsur pelanggarannya harap segera ditindak.
"Siapapun pelaku yang bersalah akan tetap di proses hukum," tandasnya.
Selaku pejabat di Pemerintahan Daerah, dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan yang ada. Dirinya sangat mendukung tindakan ketegasan dari jajaran aparat kepolisian.
“Langkah polisi yang tegas, pemerintah akan tetap mendukung. Sebab ketegasan pihak penegak hukum itu diharapkan dapat membuat konflik ini mereda,” ujar dia.
Ia pun mengaku, berbagai cara sudah dilakukan agar konflik ini mereda. Bahkan, pendekatan secara persuasif pun sudah dilakukan, namun tidak dihiraukan juga.
"Jika mereka ngotot terus melakukan perang maka kami setuju pihak penegak hukum untuk menembak di tempat," tegas Dahlan sekaligus menutup pernyataannya. (RED)
Silahkan berkomentar secara bijak dan sesuai dengan pembahasan tulisan.